Connect with us

Berita

Koperasi JTB Rampung, Naungi Pengemudi Online Batam

Published

on

Koperasi JTB - Mushola Al Ikhsan Pancur Tower 1- RT.03/ RW. X
0 0
Read Time:59 Second

BATAM – WAJAHBATAM.ID Koperasi Jaringan Transportasi Batam yang hingga saat ini menaungi hampir 200 driver angkutan khusus sudah 100% selesai, dan menurut pengurus JTB tinggal menunggu keputusan Gubernur Kepri yang pada prinsipnya sudah direstui.
Hal ini diungkapkan oleh para pengurus JTB yang berkunjung ke kantor WB di Khazanah Plaza Bukit Indah Sukajadi selasa, 30 Januari 2018.
Kunjungan ini dihadiri oleh Rahmadi sebagai bendahara, Dadang korlap JTB dan beberapa pengurus Koperasi JTB lainnya dimana Rahmadi mengungkapkan bahwa JTB mempunyai visi membangun pariwisata Batam dibidang transportasi dan sangat berharap kepada saudara pengemudi tanpa kecuali untuk bergandeng tangan membangkitkan gairah pariwisata di kota Batam.
Hal senada juga dinyatakan oleh korlap JTB Dadang bahwa Koperasi JTB akan mematuhi segala peraturan pemerintah sesuai amanah Gubernur Kepri saat pertemuan dalam pengurusan izin pengoperasian angkutan khusus beberapa waktu lalu di Tanjung Pinang.
Ketua Koperasi JTB Bambang saat mengkonfirmasi via handponenya mengatakan bahwa JTB akan konsisten dalam menjalankan peraturan pemerintah dan berharap Gubernur Kepri dapat secepatnya menerbitkan izin Koperasi JTB. Disamping itu juga meminta doa restu kepada masyarakat Batam agar Koperasi JTB dapat memenuhi harapan masyarakat dalam bidang transportasi di Kota Batam ini, demikian Bambang menutup pembicaraannya dengan kru Wajah Batam sore ini. (wb212)

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Advertisement
Click to comment

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Batam

Pembangunan IPAL BP Batam Atasi Air Tanah Bersih Dari Limbah Air Tinja

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

Wajahbatam.id | Batam – Pembangunan Instalasi Pengolagan Air Limbah Domestik (IPAL) oleh BP Batam yang saat ini sudah rampung di 2 wilayah Bengkong dan Batam Centre bertujuan untuk menyelamatkan generasi Kota Batam dari pencemaran lingkungan khususnya air tanah yang sangat dibutuhkan untuk sumber kehidupan berkelanjutan.

Air limbah cair yang berasal dari hasil pembuangan manusia (tinja) merupakan limbah yang dapat dianggap berbahaya untuk kelestarian sumber air yang akan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup jangka panjang.

Air yang tercemar tinja manusia bisa memicu 2 jenis penyakit, yakni water borne disease yang dipicu oleh air yang diminum seperti diare, kolera dan disentri. Sedangkan water washed disease yang dipicu oleh air untuk mandi dan mencuci pakaian , seperti terjadinya infeksi kulit.

Dampak air limbah tinja terhadap kehidupan biota dan tumbuhan juga sangat berpengaruh karena memiliki kandungan zat pencemar pada limbah tinja yang dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air yang mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya, dannl lebih fatalnya lagi dapat mengakibatkan kematian karena adanya zat beracun dalam dapat tinja sebagai penyebab kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Hal itu dapat mengakibatkan matinya bakteri, sehingga proses penjernihan air secara alamiah jadi terhambat.

“Dalam mengantisipasi hal tersebut, BP Batam telah berusaha semaksimalnya melakukan antisipasi untuk jangka panjang, hingga saat ini telah berhasil membangun 2 Instalasi Pengolahan Air Limbah dari 7 instalasi yang direncanakan untuk seluruh Kota Batam”, demikian keterangan Iyus Rusmana yang disampaikan kepada Wajah Batam saat dijumpai di seputaran Batam Centre. (Kamis 11/5/2022)

Selanjutnya: Dampak Limbah Tinja Pada Manusia

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

LSP Pers Indonesia Bantah Edarkan Brosur UKW di Aceh

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Menyikapi beredarnya brosur pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di media sosial mengatasnamakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso membantah pihaknya terlibat atau telah memberi ijin pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut.

Sampai hari ini, kata Hoky sapaan akrabnya, LSP Pers Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan kepada lembaga atau pihak manapun untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW).

“Dari brosur yang beredar sudah jelas bukan dari LSP kami. Karena kami menggunakan penamaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW bukannya UKW,” tandas Hoky.

Meski begitu Hoky mengakui ada beberapa tokoh pers dan pimpinan organisasi pers yang menanyakan kepada pihaknya mengenai persyaratan tekhnis pelaksanaan SKW.

“Dan semua masih pada tahap pembicaraan dengan tim. Belum ada yang sudah masuk ke tahap pelaksanaan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, LSP Pers Indonesia memiliki aturan khusus untuk mengadakan kerja sama dengan lembaga atau organisasi pers untuk pelaksanaan SKW.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk menjalin kerja sama pelaksanaan SKW. LSP ini kan milik masyarakat pers Indonesia. Tapi mekanisme dan aturan tetap harus pula dijalankan,” terangnya.

Sebagai bagian dari sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional, LSP Pers Indonesia taat dan tunduk pada pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Kami sangat menghargai euforia teman-teman wartawan di daerah. Untuk itu kami siap memfasilitasi seluruh wartawan di Indonesia untuk ikut SKW melalui organisasi pers atau perusahaan pers. Jadi meskipun ada kerjasama, namun mekanisme penerbitan brosur dan besaran pembiayaan harus sesuai masing-masing Skema yang sudah di verifikasi BNSP, selain dari itu LSP Pers Indonesia dilarang mekalukan pelatihan, hanya melakukan SKW,” urainya.

Penegasan dan petunjuk tekhnis ini, tutup Hoky, disampaikan agar memudahkan wartawan mendapatkan pelayanan sertifikasi kompetensinya di LSP Pers Indonesia melalui organisasi pers dan perusahaan pers sebagai lokasi SKW.

Sebagai informasi, saat ini LSP Pers Indonesia masih dalam proses menyelesaikan pemberkasan pasca penyaksian langsung oleh tim BNSP mengenai pelaksanaan SKW. SK Lisensi bagi LSP Pers Indonesia sudah diserahkan BNSP namun Sertifikat Lisensi masih menunggu pemberkasan dokumen kegiatan Penyaksian SKW (Witness) rampung.

Sesudah Sertifikat Lisensi diterima LSP maka pelaksanaan SKW bisa dilakukan. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Dewan Pers Indonesia Tolak Penyelesaian Kasus Edy Gunakan UU Pers

Published

on

By

0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor.

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat ‘jin buang anak’ sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut.

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah ‘kuntilanak’ hingga ‘genderuwo’.

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut.

“Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan,” terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022).

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi.

“Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput,” ungkapnya.

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilalukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya.

“Peindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab,” ujarnya.

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik,” kata dia menyarankan.

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian.

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers.

“Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah,” pinta Gusti.

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Trending