Connect with us

Kepri & Sekitarnya

Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos (Bag-2)

Published

on

0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

WAJAHBATAM.ID – 21/03/2018 Pemilihan tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dilantik pada tanggal 8 Maret 2018 oleh Gubernur Kepri dinilai tidak sesuai sistem pemeringkatan (rangking) dari hasil fit and proper test (Uji kepatutan dan Kelayakan) oleh komisi III DPRD Kepri.
Tujuh nama yang dikukuhkan: Ahmadi, James F. Papilaya, Mukhamad Rofik, Sahat Saragi, Tito Suwarno, Suhermita, dan Hengky Mohari. Dua nama yang masuk tujuh anggota KPID tersebut, dinilai tidak sesuai prosedur atau sistem pemeringkatan (rangking) yang disampaikan komisi III DPRD Kepri sebagai Tim seleksi calon anggota KPID Kepri periode 2017-2020.
Penetapan nama anggota KPID Kepri cacat hukum
Diketahu komisi yang membidangi pembangunan di lembaga legislatif Kepri itu, sudah menyerahkan sembilan nama hasil fit and proper test kepada ketua DPRD kepri dan diteruskan kepada gubernur kepri untuk ditetapkan (di-SK-kan) dengan surat Nomor : 73/162/Kom.III/X/2017, tertanggal 26 Oktober 2017. Adapun sembilan nama tersebut yakni : Muhith, Ahmadi, James, F. Papilaya, Mukhamad Rofik, Mahayuddin, Henky Mohari, Sahat Saragi, Suhermita, dan Tito Suwarno.
Susunan sembilan nama di atas sudah sesuai sistem rangking. Artinya nomor urut satu atas nama Muhith menjadi peringkat tertinggi dan urutan ke sembilan diperholeh Tito Suwarno peringkat buncit. Namun publik Kepri dikagetkan dengan dikembalikannya sembilan nama calon KPID Kepri oleh Gubernur Nurdin Basirun kepada DPRD kepri untuk dieliminasi dua nama. Lalu DPRD kepri menyingkirkan dua nama (Muhidt dan Mahayuddin). Malah nama Suhermita dan Tito Suwarno masuk tujuh besar.

Keputusan gubernur yang menetapkan tujuh anggota KPID Kepri periode 2018-2021, jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak lagi menggunakan sistem rangking. Seharusnya tujuh nama yang ditetapkan berdasarkan rangking. Sesuai perintah Peraturan Komisi Penyiaran indonesia tetang Kelembagaan KPID nomor: Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 25 :
(1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking).
(2) Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan, dengan fakta bahwa Legislatif dan eksekutif Provinsi Kepri mengabaikannya.
Malah mereka para pejabat publik kepri itu, membuat surat keputusan penetapan anggota KPID Kepri yang keliru” demikian Mahayuddin (red)
Dengan demikian, bisa dipastikan penetapan tujuh nama calon KPID Kepri sarat dengan kepentingan politik dan mencedarai konstitusi yang berlaku di negara ini sehingga terang-terangan dalam penetapan tujuh nama anggota KPID Kepri periode 2018-2021 cacat hukum.
Demi membangun dunia penyiaran yang sehat dan mendapat kepastian hukum dalam proses penetapan komisioner KPID Kepri, pihak yang tereliminasi dari sembilan nama calon KPID Kepri, melakukan gugatan hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam untuk tujuan agar lembaga publik menjalankan fungsinya dan tidak menimbulkan kecurigaan dalam penyelenggaraan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mh)

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Advertisement
Click to comment

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Batam

Siswa/i SMKN 004 Batam Kunjungi Kantor IPAL Batam Centre

Published

on

By

0 0
Read Time:29 Second

WAJAHBATAM.CO.IDFaslingbpbatam – Siswa/i SMKN 004 Batam melakukan kunjungan edukasi tentang pengelolaan Limbah Domestik di Kantor IPAL Batam Centre, Selasa (24/05/2022).

Kehadiran para Siswa/i ini dalam rangka mempelajari proses pengolahan Limbah Domestik, dan Siswa/i juga diberikan edukasi tentang pentingnya mencegah pencemaran Limbah Domestik di lingkungan sekitar agar lingkungan dimasa depan tetap terjaga dengan baik dan sehat.

Dalam kunjungan ini, para siswa disambut dan dilayani dengan ramah oleh para staff kantor IPAL, terlihat staff yang hadir dan memberi arahan diantaranya Jono, David dan Leo.

#bpbatam
#bpbatamsiapmelayani#ipalbatam#WWTP#smkbisa#smkbisasmkhebat#batam#indonesia

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Pembangunan IPAL BP Batam Atasi Air Tanah Bersih Dari Limbah Air Tinja

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

Wajahbatam.id | Batam – Pembangunan Instalasi Pengolagan Air Limbah Domestik (IPAL) oleh BP Batam yang saat ini sudah rampung di 2 wilayah Bengkong dan Batam Centre bertujuan untuk menyelamatkan generasi Kota Batam dari pencemaran lingkungan khususnya air tanah yang sangat dibutuhkan untuk sumber kehidupan berkelanjutan.

Air limbah cair yang berasal dari hasil pembuangan manusia (tinja) merupakan limbah yang dapat dianggap berbahaya untuk kelestarian sumber air yang akan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup jangka panjang.

Air yang tercemar tinja manusia bisa memicu 2 jenis penyakit, yakni water borne disease yang dipicu oleh air yang diminum seperti diare, kolera dan disentri. Sedangkan water washed disease yang dipicu oleh air untuk mandi dan mencuci pakaian , seperti terjadinya infeksi kulit.

Dampak air limbah tinja terhadap kehidupan biota dan tumbuhan juga sangat berpengaruh karena memiliki kandungan zat pencemar pada limbah tinja yang dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air yang mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya, dannl lebih fatalnya lagi dapat mengakibatkan kematian karena adanya zat beracun dalam dapat tinja sebagai penyebab kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Hal itu dapat mengakibatkan matinya bakteri, sehingga proses penjernihan air secara alamiah jadi terhambat.

“Dalam mengantisipasi hal tersebut, BP Batam telah berusaha semaksimalnya melakukan antisipasi untuk jangka panjang, hingga saat ini telah berhasil membangun 2 Instalasi Pengolahan Air Limbah dari 7 instalasi yang direncanakan untuk seluruh Kota Batam”, demikian keterangan Iyus Rusmana yang disampaikan kepada Wajah Batam saat dijumpai di seputaran Batam Centre. (Kamis 11/5/2022)

Selanjutnya: Dampak Limbah Tinja Pada Manusia

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

LSP Pers Indonesia Bantah Edarkan Brosur UKW di Aceh

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Menyikapi beredarnya brosur pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di media sosial mengatasnamakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso membantah pihaknya terlibat atau telah memberi ijin pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut.

Sampai hari ini, kata Hoky sapaan akrabnya, LSP Pers Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan kepada lembaga atau pihak manapun untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW).

“Dari brosur yang beredar sudah jelas bukan dari LSP kami. Karena kami menggunakan penamaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW bukannya UKW,” tandas Hoky.

Meski begitu Hoky mengakui ada beberapa tokoh pers dan pimpinan organisasi pers yang menanyakan kepada pihaknya mengenai persyaratan tekhnis pelaksanaan SKW.

“Dan semua masih pada tahap pembicaraan dengan tim. Belum ada yang sudah masuk ke tahap pelaksanaan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, LSP Pers Indonesia memiliki aturan khusus untuk mengadakan kerja sama dengan lembaga atau organisasi pers untuk pelaksanaan SKW.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk menjalin kerja sama pelaksanaan SKW. LSP ini kan milik masyarakat pers Indonesia. Tapi mekanisme dan aturan tetap harus pula dijalankan,” terangnya.

Sebagai bagian dari sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional, LSP Pers Indonesia taat dan tunduk pada pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Kami sangat menghargai euforia teman-teman wartawan di daerah. Untuk itu kami siap memfasilitasi seluruh wartawan di Indonesia untuk ikut SKW melalui organisasi pers atau perusahaan pers. Jadi meskipun ada kerjasama, namun mekanisme penerbitan brosur dan besaran pembiayaan harus sesuai masing-masing Skema yang sudah di verifikasi BNSP, selain dari itu LSP Pers Indonesia dilarang mekalukan pelatihan, hanya melakukan SKW,” urainya.

Penegasan dan petunjuk tekhnis ini, tutup Hoky, disampaikan agar memudahkan wartawan mendapatkan pelayanan sertifikasi kompetensinya di LSP Pers Indonesia melalui organisasi pers dan perusahaan pers sebagai lokasi SKW.

Sebagai informasi, saat ini LSP Pers Indonesia masih dalam proses menyelesaikan pemberkasan pasca penyaksian langsung oleh tim BNSP mengenai pelaksanaan SKW. SK Lisensi bagi LSP Pers Indonesia sudah diserahkan BNSP namun Sertifikat Lisensi masih menunggu pemberkasan dokumen kegiatan Penyaksian SKW (Witness) rampung.

Sesudah Sertifikat Lisensi diterima LSP maka pelaksanaan SKW bisa dilakukan. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Trending