Terhubung dengan kami

Batam

BUP BP Batam Sosialisasikan Layanan STS-FSU Pelabuhan Batu Ampar

Diterbitkan

pada

Wajahbatam.id – BP6 | Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Badan Pengusahaan (BP) Batam, melakukan sosialisasi layanan Ship to Ship dan Floating Storage Unit (STS-FTS) pada Jumat, (8/1/2021) di Gedung Marketing Centre, Batam Centre, Batam.

Dalam kesempatan tersebut, juga dipaparkan rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar sebagai Green Port dan Smart Port.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur BUP, Nelson Idris, yang dihadiri Ketua KADIN Kota Batam, Jadi Rajagukguk, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, Akbar Harfianto, serta para pelaku usaha bidang kemaritiman.

Selanjutnya…

BUP BP Batam Sosialisasikan Layanan STS-FSU Pelabuhan Batu Ampar

 

Facebook Comments

Batam

Pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara di Bandara Internasional Hang Nadim Batam Maret 2021

Diterbitkan

pada

Oleh

 

 

Wajahbatam.id – BP62 | Pergerakan lalu lintas angkutan udara (LLAU) di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam pada Maret 2021 mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2021.

 

 

 

 

Data pergerakan pesawat yang dihimpun Bandara Hang Nadim, tercatat sebanyak 985 pesawat datang dan 980 pesawat yang berangkat, serta sebanyak 91 penerbangan lokal (pesawat kecil).

 

 

 

 

Adapun jumlah penumpang yang berangkat pada Maret 2021, tercatat sebanyak 97.551 penumpang dan sebanyak 95.674 penumpang yang datang. Selain itu, tercatat sebanyak 14.979 penumpang yang transit di Bandara Hang Nadim.

 

 

 

 

Sedangkan untuk kegiatan bongkar muat kargo, tercatat sebanyak 1.305.945 kg bongkar dan 1.172.317 kg muat.

 

 

 

 

Dengan demikian total keseluruhan dari jumlah arus lalu lintas angkutan udara periode Januari s.d. Maret 2021, untuk penerbangan pesawat sebanyak 5.904 pesawat, dengan rincian sebanyak 2.822 pesawat datang dan 2.820 pesawat berangkat.

 

 

 

 

Total jumlah penumpang sepanjang Januari s.d. Maret 2021, sebanyak 578.734 penumpang, dengan rincian 277.212 penumpang datang dan 260.426 penumpang berangkat. Selain itu, tercatat sebanyak 41.096 penumpang yang transit di Bandara Hang Nadim.

 

 

 

 

Sedangkan total arus barang (kargo) sebanyak 7.163.596 kg, dengan rincian 3.844.360 kg bongkar dan 3.310.547 kg muat.

 

 

 

 

General Manager BUBU Hang Nadim Batam, Benny Syahroni, menuturkan, pada tahun 2021 ini diperkirakan jumlah arus penumpang di bandara Hang Nadim akan mengalami peningkatan.

 

 

 

 

Pihak Bandara Hang Nadim telah meyiapkan pos pemeriksaan Rapid Antigen dan tes GeNose C19 serta posko operasional lainnya yang terdiri dari berbagai unsur di bandara, guna mendukung pelayanan dan memperketat protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

 

 

 

 

Tes GeNose C19, merupakan sebuah alternatif tes Covid-19, selain Rapid Antigen dan PCR yang berlaku saat ini sesuai ketentuan Pemerintah. (cc)

 

 

 

 

Batam, 16 April 2021

 

 

 

 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol

 

Badan Pengusahaan Batam

 

Dendi Gustinandar

 

 

 

 

Website: www.bpbatam.go.id

 

Email: humas@bpbatam.go.id

 

Twitter: @bp_batam

 

Facebook: BIFZA

 

Instagram: BPBatam

 

Youtube: BPBatam

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Kalahkan Eselon, Staf di Dinas Perkim Kepri ini Pegang Ratusan Kegiatan

Diterbitkan

pada

 

Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang mencium ‘Aroma Tak Sedap’ soal pembagian kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri yang dinilai berat sebelah.

“Kami menemukan pembagian kegiatan yang berat sebelah antara seorang staf dengan eselon,” tegas Ketua JPKP Kota Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi, Kamis (15/4).

JPKP mendapatkan kabar itu dan sempat beredar. Seorang staf bernama Rafiq Senimanto (Penata Muda TK I Golongan III B) Jabatan Staf Bidang Cipta Karya pada Dinas Perkim Provinsi Kepri memegang kegiatan yang cukup banyak bila dibandingkan dengan pejabat eselon. Jumlahnya mencapai 187 kegiatan.

“Apakah wajar yang jumlahnya mencapai 187 kegiatan,” ungkap Adiya.

Kegiatan tersebut menggunakan APBD Kepri. JPKP juga mempertanyakan apakah dibenarkan seorang staf memegang ratusan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Apakah itu dapat dibenarkan?,” tutur Adiya.

Pada hakikatnya, sambung dia, pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian. Secara hukum setiap proses pengadaan barang dan jasa rentan dengan penyalahgunaan kewenangan.

“Jika terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa, maka akibat yang akan ditimbulkan adalah seorang berdasarkan jabatannya melakukan mal administrasi dan bisa diadukan ke ombudsman terkait masalah administrasi,” paparnya.

Disamping itu, sambung Adiya, apabila perbuatan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan keuntungan bagi orang lain maka dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, diselesaikan secara pidana.

Pengadaan barang dan jasa juga dinilai merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia. Karena, 70 persen kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

“Proses pengadaan barang dan jasa tentunya rentan terhadap administrative corruption,” tuturnya.

Adiya menegaskan, segala sesuatu yang dijalankan harus sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku, jangan sampai ada individu tertentu yang berupaya memanfaatkan kegiatan untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan.

JPKP mengingatkan kegiatan pada Dinas Perkim Kepri harus tepat sasaran, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

“Hal ini penting karena untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh orang yang menjabat sebagai PA, apalagi hanya sebatas staf dengan memegang ratusan kegiatan,” katanya.

Sejatinya, sambung Adiya, kegiatan itu sebaiknya dipegang oleh orang-orang profesional, memiliki kapasitas dan sah secara aturan.

Ardie)

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Adiya : ADA APA DENGAN APBD KEPRI YANG MASIH BERJALAN MERANGKAK”  

Diterbitkan

pada

Adiya : ADA APA DENGAN APBD KEPRI YANG MASIH BERJALAN MERANGKAK”

Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kota Tanjungpinang, Adiya Prama R. mempertanyakan APBD Kepri yang masih merangkak.

Semenjak pelantikan gubernur kepri tgl 25 feb 2021 di istana negara, APBD kepri masih berjalan merangkak meskipun sekarang sudah masuk ke triwulan ke II karena berbagai persoalan.

Sampai hari ini belum bisa ada realisasi kegiatan belanja barang dan jasa, yang bisa dijalankan hanya belanja pegawai.

Penelusuran informasi yg didapat oleh tim J.P.K.P Kota Tanjungpinang ada beberapa hal yg membuat APBD kepri masih berproses untuk dijalankan.

Diantaranya adalah penggunaan sistem SIPD ( sistem informasi pemerintah daerah) aplikasi untuk pengimputan anggaran yg di keluarkan oleh Kemendagri yg masih dalam proses penyempurnaan dan cendrung dipaksakan penggunaanya dan perhitungan kalkulasi over budjeting/ devisit pada belanja pegawai.

Pengimputan standart satuan harga pada aplikasi SIPD yang memakan waktu dan refocusing anggaran sehingga dapat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan dan ekonomi di Kepri.

Menyikapi hal tersebut J.P.K.P kota Tanjungpinang memandang perlunya Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri untuk memperhatikan ekselerasi kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD).

Agar lebih serius bekerja untuk menggesa APBD kepri bisa segera terealisasikan dengan cepat sehingga capaian dan target pembangunan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Peran legislatif juga harus aktif dan intensif dalam mengawasi kinerja TAPD apabila ada kendala dan hambatan untuk dibantu dicari solusinya dan bila diharuskan di follow up ke pemerintah pusat untuk penyelesaian hambatan-hambatan yang substansial dan krusial yang tidak bisa diselesaikan di daerah.

Jangan dibiarkan berlarut dan molor pelaksanaan APBD tersebut, karena dapat berdampak kepada siklus pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dimasyarakat kepri yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi akibat pandemi covid19.

J.P.K.P menginginkan sesegera mungkin APBD – Kepri segera terealisasi, sehingga dengan cepat pemulihan ekonomi yang ada di Kepri segera bangkit dari keterpurukan. (Ard)

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Minat untuk beriklan:

Komentar Facebook

Trending