Terhubung dengan kami
BP BATAM LMS

Batam

DPP SPRI Surati Kepala Daerah, Menegaskan Kerjasama Pemda Dengan Perusahaan Pers Tidak Mesti Terverifikasi DP

Diterbitkan

pada

Batam – WAJAHBATAM.ID | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik  Indonesia (SPRI) mengirimkan surat penegasan yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah se Indonesia, mulai dari gubernur, bupati dan walikota.

Surat bernomor 059/DPP-SPRI/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 ini, ditanda tangani Ketua Umum DPP SPRI,Hentje G Mandagie dan Sekretaris Umum, Edi Anwar Asfar. Dengan prihal surat, “Pelanggaran Administrasi Pemerintahan Menggunakan Peraturan Dewan Pers (DP)”.

Surat yang disampaikan melalui DPW dan DPC SPRI se Indonesia ini akan dikirimkan kan langsung oleh Pengurus SPRI dimasing-masing propinsi dan kota/kabupaten setingkat di seluruh Indonesia, termasuk DPC SPRI Kota Batam yang diantarkan langsung oleh Suharsad sebagai ketuanya.

Intinya dalam surat itu, sebagaimana yang diungkapkan Ketua Umum DPP SPRI, Hentje G Mandagie yang juga Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI) memberi saran dan masukan agar setiap Kepala Daerah menghindari penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online).

Artinya bahwa kerjasama pemerintah dengan perusahaan pers tidak mesti terverifikasi Dewan Pers (DP). Dan surat ini bisa digunakan oleh seluruh media yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan pemerintah daerah terkait kerja sama media yang mewajibkan verifikasi media DP dan pimred media harus memiliki kompetensi wartawan utama.

“Silahkan surat dari DPP SPRI diteruskan atau diserahkan ke pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan kerja sama media menggunakan peraturan DP, agar nantinya tidak ada lagi kebijakan Pemerintah Daerah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merugikan media,” kata Mandagie.

Dijelaskan, bahwa penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Nomor :03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online), dan atau penyusunan Peraturan Kepala Daerah adalah merupakan kesalahan fatal yang harus segera dihentikan, karena hal itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminisrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Rabu, (17/3/2021), menyusul maraknya kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan media terkait syarat kontrak kerja sama media dan Pemda.

Menurut Mandagi, UU Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf a secara tegas menyebutkan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Dan pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

“Dengan demikian, setiap keputusan atau kebijakan pemerintah yang menggunakan atau mencantumkan Peraturan Dewan Pers, itu bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak masuk dalam Lembaran Negara,” urainya.

Lebih lanjut dikatakan, Peraturan Dewan Pers  tentang : Penanggungjawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama; dan Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi.  Hal itu, menurut Mandagi,   bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257). ***Red/rilis

Facebook Comments

Batam

BP Batam Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Bagi Pegawai

Diterbitkan

pada

Oleh

Wajahbatam.id – BP102 | Badan Pengusahaan (BP) Batam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi para pegawai.

Kepala Seksi Pengembangan Layanan Medik RSBP Batam, dr. Maisharah, mengatakan, jarak antara vaksinasi pertama dan kedua adalah dua belas minggu. Sehingga saat ini, kegiatan vaksinasi terhitung sesuai dengan jadwal, yaitu pada menjelang akhir Juni 2021.

“Ini adalah para pegawai BP Batam yang sudah melaksanakan vaksin pada 1 April lalu. Vaksinasi tahap kedua ini menggunakan vaksin AstraZeneca, seperti tahap pertama. Target kami hari ini 160 pegawai sudah tervaksin,” ujar Maisharah, Kamis (24/6/2021) di Balairungsari BP Batam, Batam Centre.

Kegiatan vaksinasi ini dilakukan secara bertahap hingga Bulan Juli, agar target 2.800 pegawai tervaksin sepenuhnya dapat tercapai.

Sedangkan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas sebagai vaksinator berjumlah sepuluh orang dari RSBP Batam.

Menilik keluhan atau kondisi pada pasca-vaksinasi tahap pertama, Maisharah mengatakan, tidak ditemukan mengalami gejala yang membahayakan pada pegawai BP Batam.

Selain itu, ia menambahkan, terjadi selisih antara jumlah pegawai yang divaksin pada tahap pertama dan kedua.

“Hal tersebut terjadi ada beberapa pegawai yang tidak memenuhi kriteria untuk vaksinasi tahap kedua, salah satu di antaranya adalah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk tindak lanjutnya apakah masih dapat dijadwalkan vaksinasi atau tidak, kami masih menunggu kebijakan dan koordinasi dari Biro SDM dan Organisasi BP Batam,” lanjut Maisharah.

Sebelumnya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang juga Walikota Batam, secara gencar melakukan peninjauan kegiatan vaksinasi di beberapa tempat di Kota Batam.

Muhammad Rudi optimis, vaksinasi yang mulai dilakukan secara lebih masif di Kota Batam, sejak 13 Juni 2021 lalu akan mencapai target 70% pada akhir Juni nanti.

Muhammad Rudi menambahkan, akses vaksinasi juga telah tersedia di seluruh Puskesmas dan Kelurahan di Kota Batam.

“Setiap Kecamatan kita minta minimal ada satu Kelurahan untuk melakukan vaksinasi. Tinggal kita sediakan vaksinatornya saja dan membaginya se-Kota Batam,” kata Rudi.

Muhammad Rudi berharap, dengan kegiatan vaksinasi secara serentak ini, ekonomi Batam akan pulih kembali karena warganya sudah tervaksin.

Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak lengah pasca-vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. (rud)

Batam, 24 Juni 2021

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol
Dendi Gustinandar
Badan Pengusahaan Batam

Website: www.bpbatam.go.id
Email: humas@bpbatam.go.id
Twitter: @bp_batam
Facebook: BIFZA
Instagram: BPBatam
Youtube: BPBatam

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

BP Batam Berlakukan Pengaturan WFH untuk Pengendalian Penyebaran Covid-192

Diterbitkan

pada

Oleh

Wajahbatam.id – BP101 | Mengantisipasi penyebaran Covid-19, Badan Pengusahaan (BP) Batam memberlakukan kembali pengaturan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) di lingkungan BP Batam.

Pengaturan WFH dan WFO di lingkungan BP Batam tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BP Batam Nomor 23 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada Rabu, 23 Juni 2021 tentang Pengaturan WFH dan WFO.

Disebutkan, dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan BP Batam perlu diatur pegawai yang melaksanakan WFH dan WFO, dengan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan, baik pelayanan internal maupun eksternal.

Pelaksanaan WFH diutamakan pada unit kerja/unit usaha yang terdapat pegawai yang terpapar COVID-19. WFH diberikan maksimal 50% dari jumlah pegawai, dan WFH hanya diberikan kepada pegawai yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang administrasi (supporting) bukan di bidang operasional.

Pegawai BP Batam yang masuk kerja diwajibkan menaati aturan Pemerintah, yaitu Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Penyesuaian Pola Kerja di Era Normal Baru (New Normal).

Masa pelaksanaan penggiliran WFH dimulai dari tanggal 24 Juni s.d. 8 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Terkait dengan adanya pengaturan WFH dan WFO, dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan BP Batam, diharapkan masyarakat dapat memakluminya. (cc)

Batam, 23 Juni 2021

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol

Dendi Gustinandar

Badan Pengusahaan Batam

Website: www.bpbatam.go.id

Email: humas@bpbatam.go.id

Twitter: @bp_batam

Facebook: BIFZA

Instagram: BPBatam

Youtube: BPBatam

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Muhammad Rudi Tinjau Vaksinasi di Perusahaan Galangan Kapal

Diterbitkan

pada

Oleh

Wajahbatam.id – BP100 | Walikota Batam, Muhammad Rudi, yang juga Kepala BP Batam, secara gencar melakukan peninjauan kegiatan vaksinasi di beberapa tempat di Kota Batam.

Peninjauan ini untuk memastikan vaksinasi Covid-19 berjalan lancar termasuk bagi para karyawan di kawasan industri galangan kapal.

Salah satu yang dikunjungi dalam peninjauan Muhammad Rudi adalah sebuah perusahaan galangan kapal, PT Paxocean, Sagulung, Kamis (17/6/2021).

Muhammad Rudi memberikan apresiasi kepada PT Paxocean yang telah melaksanakan vaksinasi dengan sangat tertib sekali yang dipusatkan di Paxocean Training Centre.

Rudi optimis vaksinasi yang mulai dilakukan secara lebih masiv di Kota Batam sejak 13 Juni 2021 lalu akan mencapai target 70% pada akhir Juni nanti.

“Kita sudah jalankan vaksinasi secara serentak, baik di tempat yang telah kita siapkan, salah satunya dipusatkan Stadion Temenggung Abdul Jamal itu, kemarin bisa sampai 10.000 lebih,” kata Rudi.

“Hari ini ada sekitar 7-8 tempat yang kita laksanakan vaksinasi. Sejak dari Minggu (13/6), kita mengejar 70%, tidak lain kita ingin 3/4 Kota Batam atau warganya sudah tervaksin semua, dalam waktu satu setengan bulan dari sekarang sampai ke depan,” tambah dia.

Walikota Batam/Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, juga menyampaikan terima kasih kepada perusahaan Paxocean, melalui Yard Director Paxocean, Jerome Chew, karena perusahaannya sudah memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk divaksin. Rudi meyakini jika semua perusahaan bisa melakukan seperti ini, maka vaksinasi bisa tercapai 100 persen.

Walikota Batam/Kepala BP Batam juga telah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), melalui Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, agar vaksin untuk Kota Batam dapat diperbanyak karena jika perekonomian Batam hidup, maka perekonomian Kepri juga akan hidup.

Muhammad Rudi menambahkan vaksinasi juga sudah dibuka di seluruh Puskesmas dan kelurahan dan sudah mulai berjalan. “Setiap kecamatan kita minta ada satu kelurahan untuk melakukan vaksinasi tinggal kita menyediakan vaksinatornya saja dan membaginya se-Kota Batam,” pungkas Rudi.

Muhamma Rudi berharap dengan kegiatan vaksinasi secara serentak ini, ekonomi Batam akan pulih kembali karena warganya sudah tervaksin semua. (mh)

 

Batam, 16 Juni 2021

 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol

Badan Pengusahaan Batam

Dendi Gustinandar

 

Website: www.bpbatam.go.id

Email: humas@bpbatam.go.id

Twitter: @bp_batam

Facebook: BIFZA

Instagram: BPBatam

Youtube: BPBatam

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Minat untuk beriklan:

Komentar Facebook

Trending