Terhubung dengan kami
BP BATAM LMS

Nasional

Oknum Petugas Polres Kolaka Diduga Halangi Laporan Polisi Terkait Kasus Tanah

Diterbitkan

pada

Kolaka – WAJAHBATAM.ID | Oknum polisi yang bertugas di pos pelayanan pengaduan masyarakat Polres Kolaka diduga sengaja menghalangi seorang warga yang hendak membuat laporan polisi terkait kasus penguasaan lahan tambang tanpan ijin dari pemilik tanah.

Adalah Nasrun Daeng Tarank, warga Kolaka, mengaku dikerjain petugas polisi saat dirinya hendak membuat laporan polisi pada Rabu (3/3/2021), terkait kasus penguasaan lahan pertambangan tanpa ijin oleh pelaku yakni perusahaan tambang PT AM.

Nasrun yang mendatangi Polres Kolaka sejak siang hari disuruh menunggu oleh petugas polisi selama kurang lebih 6 jam. Menurut Nasrun, dirinya disuruh menunggu dengan alasan yang tidak jelas.

“Saya sudah sampaikan kepada petugas polisi bahwa saya menerima kuasa dari pemilik tanah yakni pak Wayan Rena untuk membuat laporan terkait dugaan penyerobotan dan penguasaan lahan miliknya tanpa ijin. Seharusnya sebagai korban kami dilayani bukannya dikerjain,” tutur Nasrun usai membuat laporan di Polres Kolaka.

Menurut Daeng, sapaannya, petugas polisi Briptu Irvan Dirgantara justru hanya membuat tanda terima tembusan surat dari DPP SPRI untuk Kapolri yang berisi laporan dan konfirmasi terkait keterlibatan oknum Kapolsek yang menghalangi wartawan mengusut kasus tambang tersebut dan bukannya melayani pengaduan.

“Seharusnya itu tugas bagian Tata Usaha Kapolres untuk menerima surat, bukannya petugas pelayanan aduan masyarakat. Ini sangat aneh, karena kita mau buat laporan polisi tapi bukti surat sebagai pendukung laporan kami justeru surat itu yang diminta dan dibuat tanda terima seolah-olah menjadi tanda terima laporan polisi,” urainya.

“Laporan polisi yang hendak saya buat untuk kepentingan hak pak Wayan yang dizalimi malah tidak diterima. Padahal pak Wayan merupakan korban kesewenangan perusahaan tambang yang menguasai tanah miliknya tanpa ijin,” tambah Daeng.

Tindakan oknum petugas polisi ini, menurut Daeng diduga kuat untuk melindungi pengusaha tambang yang saat ini menguasai lahan tambang tanpa ijin pemilik tanah.

“Sebelumnya saya ditemui oleh oknum Kanit Reskrim yang menjelaskan bahwa ada laporan yang sama di Polda. Tapi sudah saya jelaskan bahwa itu bukan laporan kami. Dan laporan kami di Polres Kolaka adalah laporan baru yang wajib diterima,” tutur Daeng kesal.

Keesokan harinya, Kamis (4/3/2021) Daeng kembali mendatangi Mapolres Kolaka untuk membuat laporan polisi tapi lagi-lagi tidak dilayani.

Akibat dari perbuatan oknum petugas polisi Polres Kolaka tersebut, Nasrun mengaku akan membuat laporan pengaduan di propam Polres Kolaka terkait perbuatan tidak menyenangkan yang dialaminya dan akan kembali membuat laporan polisi dengan laporan dan kasus yang sama yakni penyerobotan dan penguasaan tanah tanpa ijin.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono yang coba dikonfirmasi melalui telepon mengenai kasus ini dan tindakan aparat polisi yang menolak laporan warga, menyampaikan saran kepada korban untuk membuat laporan ke Propam. ***

Oknum Petugas Polres Kolaka Diduga Halangi Laporan Polisi Terkait Kasus Tanah

Facebook Comments

Iklan
Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Komisioner BNSP Henny Widyaningsih Minta Media Lakukan Kewajiban Koreksi

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta – WAJAHBATAM.ID | Menyusul maraknya pemberitaan terkait judul :”Latih Asesor Wartawan, BNSP Larang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan”, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi melakukan klarifikasi. Saat menghubungi Ketua LSP Pers Indonesia, Henny menyampaikan bahwa dirinya tidak membuat pernyataan melarang Dewan Pers mensertifikasi wartawan.

Hal itu bisa dibuktikan bahwa di dalam pengarahan yang dilakukan saat pembukaan pelatihan calon asesor kompetensi BNSP tersebut saya tidak mengeluarkan pernyataan melarang Dewan Pers sertifikasi wartawan. “Jadi media yang membuat kesimpulan dan membuat berita dengan judul seperti itu,” ujar Henny. Untuk itu Henny meminta media dapat melaksanakan kewajiban koreksi.

Kutipan di atas adalah salah satu pernyataan Henny dalam acara tersebut dan pernyataan yang benar adalah : “ Jika Dewan Pers ingin memberikan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan Sistem Nasional Sertifikasi Kompetensi Kerja, maka Dewan Pers mendirikan LSP yang dilisensi BNSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP dan atau merekomendasi pendirian LSP di bidang kewartawanan sesuai dengan ketentuan lisensi LSP,” urai Henny. “Dan ini yang sedang di harmonisasi agar LSP dapat dibentuk di Dewan Pers, untuk memastikan dan memelihara kompetensi profesi kewartawanan,” terangnya.

Henny juga menjelaskan, BNSP prinsipnya melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. “Dinyatakan bahwa BNSP mempunyai otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional,” ujarnya lagi.

“LSP Pers Indonesia harus melalui tahapan asesmen lisensi dan penyaksian uji dari BNSP untuk mendapatkan lisensi BNSP. Jika telah mendapat lisensi BNSP , LSP ini dapat menjadi LSP pertama di bidang kewartawanan di Indonesia dan menjadi bagian dari pemerintah dalam hal ini BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi kewartawanan,” ujarnya.

Henny S Widyaningsih
(Anggota BNSP)

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Batam

Dijadikan Tersangka Perpajakan, Dirut PT Pazia Retailindo Polisikan Mantan Managernya

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta – WAJAHBATAM.ID | Akibat terjerat kasus pidana perpajakan, Direktur Utama PT Pazia Retailindo Hartanto Sutardja melaporkan mantan managernya berinisial HT ke Polda Metro Jaya (PMJ) baru-baru ini dengan tuduhan pemalsuan dokumen perusahaan. Laporan Hartanto ke PMJ ini sudah teregistrasi dengan nomor: TBL/1664/III/YAN 2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 26 Maret 2021.

Hartanto Sutardja membuat laporan polisi karena dokumen perusahaan berupa faktur pajak dan invoice PT Pazia Retailindo diduga dipalsukan oleh terlapor HT saat masih menjabat sebagai manager di perusahaan tersebut pada tahun 2016 lalu.

“Dia membuat faktur pajak dan invoice tanpa sepengetahuan atau perintah saya, dan saya tidak menyadari ketika menandatangani dokumen yang diduga sudah dipalsukan tersebut oleh HT selaku manager perusahaan,” terang Hartanto melalui keterangan pers yang dikirim ke kantor redaksi.

Selain itu, lanjut Hartanto, ternyata pada tahun 2016 HT diduga secara sengaja membuat laporan backdate untuk faktur pajak tahun 2015 dan hal itu dapat dilihat dengan jelas atas adanya komunikasi via email yang terungkap atas hasil digital forensik yang saya peroleh secara resmi dari pihak Kominfo.

Akibat perbuatan HT inilah menyebabkan Hartanto Sutardja ditetapkan sebagai Tersangka dan mendapat Surat Panggilan selaku Tersangka Nomor: S.PANG-403.DIK/WP/WPJ.21/2020, tertanggal 29 September 2020 atas perkara dugaan tindak pidana perpajakan oleh Penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara.

Hartanto menambahkan, dirinya hingga saat ini belum menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi landasan berapa nominal pajak yang harus dibayarkan.

“Sampai saat ini saya belum terima dari kantor pajak dalam hal ini Kanwil DJP Jakarta Utara, padahal sejak November 2020 saya sudah meminta melalui surat resmi tapi sampai saat ini belum mendapatkan jawaban,” ujar Hartanto.

Terkait kasus ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Soegiharto Santoso yang menjadi saksi dari Hartanto, mengatakan, sebagai saksi meringankan, pihaknya memiliki barang bukti berupa Notebook merek Samsung dengan model: NP530U4C berwarna Silver dengan S/N : HR1A91EC600142V Tahun Juni 2012.

Menurut pria yang akrab disapa Hoky ini, notebook tersebut diduga digunakan oleh HT untuk berkomunikasi dan menerima perintah-perintah dari pihak lainnya.

“Untuk itu kami sudah melakukan digital forensik ke Kominfo sebagai bahan pembuktian bahwa diduga ada pihak-pihak lain yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut,” ujar Hoky yang ikut mendampingi Hartanto saat membuat laporan polisi di PMJ.

Hoky mengatakan, secara formal, selaku Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, Hartanto memang melakukan kesalahan, yaitu ada unsur kelalaian. “Akan tetapi harus diungkap secara transparan tentang siapa yang bersalah secara materiil, yaitu para pihak yang secara sengaja melakukan kesalahan tersebut, serta perlu diungkap secara menyeluruh tentang siapa yang memerintah, siapa yang melakukan serta siapa yang memperoleh keuntungan secara ekonomi atas perbuatan tersebut,” terangnya.

Artinya, menurut Hoky, Itu (penetapan tersangka) tidak berkeadilan jika hanya karena jabatan, karena secara jabatan pasti Hartanto harus menandatatangani surat faktur pajak yang diduga sudah dipalsukan. “Padahal beliau tidak menerima keuntungan apapun, bahkan menurut pengakuan Pak Hartanto, sepanjang 2015 tidak menerima gaji dari PT. Pazia Retailindo. Saya selaku Ketua Umum APKOMINDO sangat prihatin atas nasib anggota kami dan sebagai sesama pengusaha keberatan jika untuk urusan perpajakan para pengusaha dijadikan tersangka, oleh karena itu saya terpanggil untuk membantu di BAP di Kanwil Jakut,” urainya.

Pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Hartanto, Winner SH menungkapkan, pelaporan ini dibuat sekaligus untuk membuka kasus ini secara terang-benderang, siapa orang di belakang HT yang terlibat dalam dugaan pemalsuan faktur pajak dan invoice perusahaan. “Sekaligus untuk bisa memastikan, ada sinergi penyelidikan pihak kantor pajak dan kepolisian atas kasus ini. Target utama kita mengungkap siapa pelaku dan motif pemalsuan dokumen perusahaan, serta pihak mana yang diuntungkan dari pemalsuan dokumen pajak tersebut,” ungkap Winner.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini, imbuh Winner, sebenarnya menjadi dasar untuk melihat berapa kerugian negara akibat tunggakan pajak PT Pazia Retailindo. “Tanpa ada SKP, kantor pajak keliru menetapkan seseorang menjadi tersangka jika kerugian negara belum ditetapkan,” tandas Winner.

Untuk diketahui, selain Hartanto, dua orang mantan petinggi PT Pazia Retailindo, yakni Yuliasiane Sulistiyawati selaku Komisaris dan Sutji Listyorini selaku Direktur juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kanwil DJP Jakarta Utara atas tuduhan dugaan tindak pidana perpajakan. ***

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Nasional

Gunakan Peraturan DP, Pemda Menyalahi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta – WAJAHBATAM.ID | Penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Nomor :03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online), dan atau penyusunan Peraturan Kepala Daerah adalah merupakan kesalahan fatal yang harus segera dihentikan, karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminisrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Rabu, (17/3/2021), menyusul maraknya kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan media terkait syarat kontrak kerja sama media dan Pemda. Menurut Mandagi, UU Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf a secara tegas menyebutkan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Dan pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

“Dengan demikian, setiap keputusan atau kebijakan pemerintah yang menggunakan atau mencantumkan Peraturan Dewan Pers sebagai salah satu dasar keputusan atau kebijakan pemerintah akan menjadi cacat hukum karena Peraturan Dewan Pers bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak masuk dalam Lembaran Negara,” urainya.

Lebih lanjut dikatakan, Peraturan Dewan Pers itu di dalamnya mengatur tentang : Penanggungjawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama; dan Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi. Hal itu, menurut Mandagi, sagat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).

“Bagaimana mungkin pemerintah mewajibkan penanggungjawab media harus memiliki kompetensi wartawan utama yang diperoleh dari kegiatan illegal dan menyalahi peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menyusun peraturan dan kebijakan. Jika kebijakan atau peratiran tersebut dipaksakan maka justeru akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.

Atas dasar itu juga, Mandagi mengungkapkan, pihaknya sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Gubernur, Walikota, dan Bupati se Indonesia sebagai saran dan masukan agar setiap Kepala Daerah menghindari penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online).

Surat ini bisa digunakan oleh seluruh media yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan pemerintah daerah terkait kerja sama media yang mewajibkan verifikasi media DP dan pimred media harus memiliki kompetensi wartawan utama. “Silahkan surat dari DPP SPRI diteruskan atau diserahkan ke pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan kerja sama media menggunakan peraturan DP, agar nantinya tidak ada lagi kebijakan Pemerintah Daerah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merugikan media,” imbuhnya. ***

website yang sama www.wajahbatam.co.id www.wajahbatam.tv

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Minat untuk beriklan:

Komentar Facebook

Trending