Terhubung dengan kami

Nasional

DPD Riau SPRI Gelar Seminar Sehari, Angkat Tema Menghapus Monopoli Belanja Iklan Ratusan Triliyun

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID – Pekanbaru | “Kita berharap melalui seminar dan diskusi ini, nantinya ada kebijakan pemerintah daerah untuk dijadikan dasar membagi iklan Nasional yang sangat besar itu ke daerah, guna menstimulus perusahaan-perusahaan media agar tidak mati, atau gulung tikar, dan karyawan dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang sesuai, ”

Selanjutnya

DPD Riau SPRI Gelar Seminar Sehari, Angkat Tema Menghapus Monopoli Belanja Iklan Ratusan Triliyun

Facebook Comments

Batam

Dijadikan Tersangka Perpajakan, Dirut PT Pazia Retailindo Polisikan Mantan Managernya

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta – WAJAHBATAM.ID | Akibat terjerat kasus pidana perpajakan, Direktur Utama PT Pazia Retailindo Hartanto Sutardja melaporkan mantan managernya berinisial HT ke Polda Metro Jaya (PMJ) baru-baru ini dengan tuduhan pemalsuan dokumen perusahaan. Laporan Hartanto ke PMJ ini sudah teregistrasi dengan nomor: TBL/1664/III/YAN 2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 26 Maret 2021.

Hartanto Sutardja membuat laporan polisi karena dokumen perusahaan berupa faktur pajak dan invoice PT Pazia Retailindo diduga dipalsukan oleh terlapor HT saat masih menjabat sebagai manager di perusahaan tersebut pada tahun 2016 lalu.

“Dia membuat faktur pajak dan invoice tanpa sepengetahuan atau perintah saya, dan saya tidak menyadari ketika menandatangani dokumen yang diduga sudah dipalsukan tersebut oleh HT selaku manager perusahaan,” terang Hartanto melalui keterangan pers yang dikirim ke kantor redaksi.

Selain itu, lanjut Hartanto, ternyata pada tahun 2016 HT diduga secara sengaja membuat laporan backdate untuk faktur pajak tahun 2015 dan hal itu dapat dilihat dengan jelas atas adanya komunikasi via email yang terungkap atas hasil digital forensik yang saya peroleh secara resmi dari pihak Kominfo.

Akibat perbuatan HT inilah menyebabkan Hartanto Sutardja ditetapkan sebagai Tersangka dan mendapat Surat Panggilan selaku Tersangka Nomor: S.PANG-403.DIK/WP/WPJ.21/2020, tertanggal 29 September 2020 atas perkara dugaan tindak pidana perpajakan oleh Penyidik Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara.

Hartanto menambahkan, dirinya hingga saat ini belum menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi landasan berapa nominal pajak yang harus dibayarkan.

“Sampai saat ini saya belum terima dari kantor pajak dalam hal ini Kanwil DJP Jakarta Utara, padahal sejak November 2020 saya sudah meminta melalui surat resmi tapi sampai saat ini belum mendapatkan jawaban,” ujar Hartanto.

Terkait kasus ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Soegiharto Santoso yang menjadi saksi dari Hartanto, mengatakan, sebagai saksi meringankan, pihaknya memiliki barang bukti berupa Notebook merek Samsung dengan model: NP530U4C berwarna Silver dengan S/N : HR1A91EC600142V Tahun Juni 2012.

Menurut pria yang akrab disapa Hoky ini, notebook tersebut diduga digunakan oleh HT untuk berkomunikasi dan menerima perintah-perintah dari pihak lainnya.

“Untuk itu kami sudah melakukan digital forensik ke Kominfo sebagai bahan pembuktian bahwa diduga ada pihak-pihak lain yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut,” ujar Hoky yang ikut mendampingi Hartanto saat membuat laporan polisi di PMJ.

Hoky mengatakan, secara formal, selaku Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, Hartanto memang melakukan kesalahan, yaitu ada unsur kelalaian. “Akan tetapi harus diungkap secara transparan tentang siapa yang bersalah secara materiil, yaitu para pihak yang secara sengaja melakukan kesalahan tersebut, serta perlu diungkap secara menyeluruh tentang siapa yang memerintah, siapa yang melakukan serta siapa yang memperoleh keuntungan secara ekonomi atas perbuatan tersebut,” terangnya.

Artinya, menurut Hoky, Itu (penetapan tersangka) tidak berkeadilan jika hanya karena jabatan, karena secara jabatan pasti Hartanto harus menandatatangani surat faktur pajak yang diduga sudah dipalsukan. “Padahal beliau tidak menerima keuntungan apapun, bahkan menurut pengakuan Pak Hartanto, sepanjang 2015 tidak menerima gaji dari PT. Pazia Retailindo. Saya selaku Ketua Umum APKOMINDO sangat prihatin atas nasib anggota kami dan sebagai sesama pengusaha keberatan jika untuk urusan perpajakan para pengusaha dijadikan tersangka, oleh karena itu saya terpanggil untuk membantu di BAP di Kanwil Jakut,” urainya.

Pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Hartanto, Winner SH menungkapkan, pelaporan ini dibuat sekaligus untuk membuka kasus ini secara terang-benderang, siapa orang di belakang HT yang terlibat dalam dugaan pemalsuan faktur pajak dan invoice perusahaan. “Sekaligus untuk bisa memastikan, ada sinergi penyelidikan pihak kantor pajak dan kepolisian atas kasus ini. Target utama kita mengungkap siapa pelaku dan motif pemalsuan dokumen perusahaan, serta pihak mana yang diuntungkan dari pemalsuan dokumen pajak tersebut,” ungkap Winner.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini, imbuh Winner, sebenarnya menjadi dasar untuk melihat berapa kerugian negara akibat tunggakan pajak PT Pazia Retailindo. “Tanpa ada SKP, kantor pajak keliru menetapkan seseorang menjadi tersangka jika kerugian negara belum ditetapkan,” tandas Winner.

Untuk diketahui, selain Hartanto, dua orang mantan petinggi PT Pazia Retailindo, yakni Yuliasiane Sulistiyawati selaku Komisaris dan Sutji Listyorini selaku Direktur juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kanwil DJP Jakarta Utara atas tuduhan dugaan tindak pidana perpajakan. ***

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Nasional

Gunakan Peraturan DP, Pemda Menyalahi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta – WAJAHBATAM.ID | Penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Nomor :03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online), dan atau penyusunan Peraturan Kepala Daerah adalah merupakan kesalahan fatal yang harus segera dihentikan, karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminisrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Rabu, (17/3/2021), menyusul maraknya kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan media terkait syarat kontrak kerja sama media dan Pemda. Menurut Mandagi, UU Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf a secara tegas menyebutkan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Dan pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

“Dengan demikian, setiap keputusan atau kebijakan pemerintah yang menggunakan atau mencantumkan Peraturan Dewan Pers sebagai salah satu dasar keputusan atau kebijakan pemerintah akan menjadi cacat hukum karena Peraturan Dewan Pers bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak masuk dalam Lembaran Negara,” urainya.

Lebih lanjut dikatakan, Peraturan Dewan Pers itu di dalamnya mengatur tentang : Penanggungjawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama; dan Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi. Hal itu, menurut Mandagi, sagat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).

“Bagaimana mungkin pemerintah mewajibkan penanggungjawab media harus memiliki kompetensi wartawan utama yang diperoleh dari kegiatan illegal dan menyalahi peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menyusun peraturan dan kebijakan. Jika kebijakan atau peratiran tersebut dipaksakan maka justeru akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.

Atas dasar itu juga, Mandagi mengungkapkan, pihaknya sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Gubernur, Walikota, dan Bupati se Indonesia sebagai saran dan masukan agar setiap Kepala Daerah menghindari penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online).

Surat ini bisa digunakan oleh seluruh media yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan pemerintah daerah terkait kerja sama media yang mewajibkan verifikasi media DP dan pimred media harus memiliki kompetensi wartawan utama. “Silahkan surat dari DPP SPRI diteruskan atau diserahkan ke pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan kerja sama media menggunakan peraturan DP, agar nantinya tidak ada lagi kebijakan Pemerintah Daerah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merugikan media,” imbuhnya. ***

website yang sama www.wajahbatam.co.id www.wajahbatam.tv

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Nasional

Ketua DPP AWPI: Dewan PERS Tidak Berhak Verifikasi Media Dan Wartawan

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta – WAJAHBATAM.ID | Dengan beredarnya Video lama alias lumutan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang dengan sengaja menyebarkan Video yang sudah kadaluarsa terkait Video yang menurut Dewan PERS. Media Harus Di Verifikasi. Sementara Media Tersebut Sudah Berbadan Hukum dan terdaftar di Kemenkuham RI.

Ketua DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Ir Dedy Nadianto MMfg Tegaskan Kepada Wartawan dan anggotanya yang tergabung di AWPI. “Bahwa dewan Pers tidak punya kewenangan dan tidak punya hak memverifikasi media juga wartawan. Dewan PERS bukan Lembaga negara, ”tuturnya saat Usai menyerahkan SK Kepengurusan di Jabar.Minggu 7/3/21 sore tadi.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta kala itu. UU 40 tahun 1999 tentang Pers. diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta dan resmi di sahkan Oleh Negara Republik Indonesia RI.,,,Dan Bukan Dewan Pers.

Nadianto katakan”bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting guna menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta demokratis.

Lanjut Ketua yang biasa disapa Bapak Ketum ini jelaskan,”bahwa menurut UU 40 tahun 1999 tentang Pers adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun dan tahun 1999 Nomor 166. Dijeaskan Atas UU 40 tahun 1999 tentang Pers, itu ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.Maka dia katakan sesuai fungsi dan tugas DP tidak punya Hak untuk Memverifikasi Media dan wartawan.sesuai UU Dewan PERS: Pasal 15/No 40 tahun 1999 “tegasnya.(*/) Tim

Berita yang sama

Tegas : Ketua DPP AWPI Pusat Dewan PERS Tidak Punya Wewenang Verifikasi Media Dan Wartawan

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Minat untuk beriklan:

Komentar Facebook

Trending