Connect with us

Opini

Menggugat Beban Ganda (Bag II) Gugatan Class Action untuk Akhiri Dualisme UWTO dan PBB, IPH dan BPHTB

Published

on

0 0
Read Time:5 Minute, 10 Second

WAJAHBATAM.ID – 4/4/2018 – Gugatan Class Action untuk Akhiri Dualisme UWTO dan PBB, IPH dan BPHTB
Oleh : Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86
Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Bagian Keenam Belas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai Pasal 77 sampai pasal 84 mengenai pungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan mulai Pasal 85 sampai Pasal 93 mengenai Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah bertabrakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU FTZ – Free Trade Zone), di mana lembaga Badan Pengelelola (BP) Kawasan Batam mendapat kewenangan menguasai, mengelola, dan memanfaatkan lahan dari negara dengan cara menyewakan dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), juga memungut biaya Ijin Peralihan Hak (IPH).

Foto: Mosea-Skyscrapercity
Benturan itu menimbulkan beban ganda terhadap suatu objek yang dikenakan dua pungutan pajak dan harus ditanggung oleh masyarakat Batam. Beban ganda tersebut jelas-jelas telah merugikan masyarakat Batam dan telah terjadi diskriminatis kebijakan dari pemerintah. Untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum maka masyarakat Batam dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Batam. Karena persoalannya dihadapi hampir semua masyarakat Batam berpenduduk maupun bukan yang memiliki properti di Batam, maka gugatan dapat dilakukan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok atau class action terhadap Pemko Batam terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) karena kedua hal tersebut sudah diberlakukan selama bertahun-tahun sehingga ada potensi kerugian yang diderita masyarakat Batam baik materiil maupun immateriil.
Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) merupakan perwakilan kelompok dan tidak harus semua masyarakat memberikan kuasa keikutsertaannya, justru sebaliknya yang tidak berkenan ikut gugatan mengisi formulir yang akan diumumkan di media massa. Karena ada sifatnya kerugian materiil dan immateriil maka gugatannya termasuk Gugatan Perdata dan menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri. karena gugatan yang sama bisa dilakukan oleh setiap warga Batam atau siapa saja yang memiliki properti tanah dan bangunan di Batam baik diajukan perorangan maupun kelompok.
Keputusan apapun yang diambil Pengadilan nantinya akan mengikat semua pihak, kecuali yang secara nyata membuat pernyataan keluar dari gugatan tersebut.
Identifikasi Masalah Hukum
Masyarakat Batam telah membayar sewa tanah UWTO kepada BP Kawasan Batam selama 30 tahun, sudah membayar Ijin Peralihan Hak (IPH), namun tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap tanah dan bangunan tersebut, bahkan termasuk lahan yang sudah bersertifikat BPN. Hal ini dibuktikan ketika masyarakat Batam yang ingin menjual properti diwajibkan harus mendapatkan IPH dari BP Batam sekaligus harus membayar Pajak BPHTB. Masyarakat Batam tidak dapat melakukan atau membuat Akta Jual Beli dengan pembeli atau pihak lain kalau belum membayar IPH, PBB dan BPHTB sekaligus.
Bahwa setiap warga negara, termasuk penduduk Kota Batam berhak mendapat perlakuan hukum yang sama dalam negara. Hak tersebut melekat pada setiap warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum ketika mendapatkan perlukan ketidakadilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gugatan Perwakilan Kelompok adalah sebagai berikut: adanya hak dan/atau kewenangan perlindungan hukum pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya;
Hak dan/atau kewenangan perlindungan hukum tersebut dianggap merugikan masyarakat karena salah intrepretasi dan penerapan Pasal 77 dan 85 UU No. 28 Tahun 2009 tersebut di Kota Batam. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut telah bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap masyarakat Batam;
Adanya hubungan sebab akibat (causal verbal) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 77 dan 85 UU No.28 Tahun 2009 yang akan dimohonkan pengujian; Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para penggugat maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2002, dan kiranya dapat dipenuhi masyarakat Batam sebagai syarat melakukan gugatan ini. Perlindungan terhadap penggugat baik perorangan maupun kelompok dalam hal ini jelas diakui dan dijamin keberadaannya dalam UUD 1945 :
Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28C Ayat (2) berbunyi : Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Kita dapat menilai bahwa pungutan Pajak PBB dan BPHTB yang berlandaskan pada UU No.28 Tahun 2009 tidak tepat, salah intrepretasi, dan melanggar hukum, dan kemudian menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat Kota Batam.sebab pada objek yang sama sudah dikenakan sewa oleh negara bernama UWTO juga IPH ketika terjadi peralihan hak.
Masyarakat Batam adalah Warga Negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bergaul dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik dalam politik, hukum, ekonomi, maupun budaya; Untuk itu, Masyarakat Batam juga mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap aktivitas;
Masyarakat dalam hal ini sebagai penduduk Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 1 Tahun 2002 dapat menganggap Pungutan PBB dan BPHTB telah menabrak hukum dan merugikan masyarakat Batam karena dobel dengan UWTO dan IPH.
Apapun produk hukum Pemko Batam yang didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan pungutan PBB dan BPHTB jelas tidak sesuai perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah merugikan masyarakat Kota Batam.
Masyarakat Batam yang memiliki properti secara otomatis memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pungutan PBB dan BPHTB di Kota Batam oleh Pemko Batam karena dalam gugatan ini mempunyai hubungan hukum (causal verbal), khususnya Pasal 77 dan 85 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan diberlakukan uang sewa UWTO dan IPH oleh BP Batam.
Berdasarkan uraian singkat di atas, (uraian secara detail dalam disampaikan pada kesempatan berikutnya), masyarakat perwakilan akan memenuhi kualifikasi maupun kapasitas sebagai pemohon mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pungutan PBB dan BPHTB oleh Pemko Batam. Dan wilayah hukumnya ada pada yuridiksi Pengadilan Negeri Batam untuk menangani kasus gugatan tersebut.


Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Advertisement
Click to comment

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Minta Dikritik dan Revisi UU ITE, Ketua DPI Tantang Presiden Tegakan Kemerdekaan Pers

Published

on

0 0
Read Time:29 Second

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara mengejutkan meminta pemerintahannya dikritik. Permintaan itu pun menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Tak lama berselang, Presiden Jokowi kembali membuat pernyataan yang menggemparkan seantero penjuru tanah air. Secara tegas Presiden Jokowi meminta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE itu direvisi jika tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pernyataan Presiden itu disampaikannya menyusul maraknya aksi saling lapor ke polisi yang menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukumnya.

Selanjutnya …

Minta Dikritik dan Revisi UU ITE, Ketua DPI Tantang Presiden Tegakan Kemerdekaan Pers

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Konstalasi Politik Kepri

Published

on

0 0
Read Time:3 Minute, 43 Second

WAJAHBATAM.ID | Kontestasi Pilkada Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri sudah tidak terlalu menarik lagi sudah diotak-atik baik itu pasangan kandidat bahkan calon pemenangnya. Pasalnya dua pasangan kandidat sudah hampir pasti terjadi yakni Pasangan Soerya Respationo dan Iman Sutiawan yang akan diusung PDIP, Gerindra dan PKB; dan pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina yang diusung Golkar dan Nasdem. Hampir semua partai pengusungnya sudah mengeluarkan rekomendasi untuk masing-masing pasangan.

Jika dikalkulasi SR – Iman didukung 15 kursi, AA – MA didukung 14 kursi, maka tersisa 16 kursi lagi yakni PKS 6 kursi, Hanura 3 kursi, Demokrat 4 kursi, PAN 2 kursi dan PPP 1 kursi. Jumlah kursi itu sudah tinggal menyisahkan satu pasangan calon. PKS sudah mendeklarasikan akan mengusung kadernya sendiri yakni Suryani. Sementara partai tersisa masih diperebutkan oleh Isdianto dan Ismeth Abdullah.

PKS menjadi Kartu As
Konstalasi politik yang belum tersusun ini tentu menempatkan PKS sebagai kartu As yang akan menentukan pasangan kandidat bahkan arah pemenang pilkada yang akan dihelat pada Desember 2020 itu. Apakah Suryani menjadi calon wakil Ismeth Abdullah atau Isdiantro. Kabarnya Isdianto sudah mengantongi restu dari Partai Hanura meski rekomendasi belum keluar. Sementara Ismeth sedang intern mendapatkan rekomendasi Partai Demokrat. Jadi yang paling menarik saat ini hanyalah menganalisa bagaimana peluang dan posisi jika pasangan Ismeth Abdullah dan Suryani atau Isdianto dan Suryani?

Pertama coba dengan pasangan Ismeth Abdullah dan Suryani. Melihat jejak rekam, pengalaman dan kemampuan dalam memimpin seorang Ismeth Abdullah tentu tidak aka nada yang meragukan. Kepiawaian Ismeth dalam mendatangkan investor asing telah teruji semasa menjabat sebagai Ketua Otorita Batam maupun Gubernur Kepri. Ismeth memiliki jaringan yang sangat luas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Bukti kinerja semasa Ismeth menjabat itu masih membekas di benak sebagian besar masyarakat Kepri. Belum lagi keberpihakan dalam kebijakan kepada kepentingan masyarakat yang selama ini masih dirasakan. Bagaimana lugasnya Ismeth berkomunikasi selama memimpin dirasakan hampir semua elemen masyarakat? Tidak ada yang merasa tidak memiliki pemimpin saat itu. Siapapun yang menyodorkan program kegiatan yang positif pasti didukung dibantunya, meski berasal dari kelompok yang tidak mendukungnya saat pilkada. Hal itu yang menghadirkan satu kerinduan akan kembalinya Ismeth untuk memimpin Kepri lagi pada kesempatan pilkada kali ini. Masyarakat merasakan ada sesuatu yang hilang setelah kepemimpinan era Ismeth tersebut.

Selain itu, Suryani akan diuntungkan jika berpasangan dengan Ismeth karena sudah pernah menjabat sebagai gubernur selama satu periode pada 2005-2010. Maka kalau pasangan ini memenangi pilkada Suryani bisa mencalon Gubernur dengan status incumbent. Dan selama menjabat, Suryani juga bisa langsung dikader sebagai calon penerus program dan kebijakan yang belum dituntaskan selama kepemimpinan mereka.

Jika memang Ismeth mampu mengantongi rekomendasi pencalonan gubernur dari Demokrat, kabarnya sejumlah pendana besar juga sudah menunggunya. Para pengusaha sesungguhnya merasakan jaman kepemimpinan Ismeth mereka merasakan iklim usaha yang sangat bagus. Termasuk banyaknya pengushaa baru yang tumbuh dengan baik. Mereka umumnya didukung dan dibantu Ismeth dalam berbagai hal yang ingin kembali membalas budi dengan membantu pendanaan Ismeth jika sudah positif bisa mencalonkan.

Kedua Isdianto dan Suryani. Isdianto adalah gubernur yang sudah setahun lebih menjabat sebagai pelaksana tugas karena Gubernur Kepri Nurdin Basirun tersandung hukum. Padahal Nurdin sudah divonis pengadilan tipikor bersalah pada tanggal 9 Mei 2020 lalu. Seharusnya tidak ada alasan apapun yang menghalangi Isdianto dilantik menjadi Gubernur Kepri defenitif setelah putusan itu. Nyatanya sudah 2 bulan berlalu belum ada tanda-tanda pelantikan itu.

Hal ini juga menunjukkan kalau posisi Isdianto lemah dalam lobi politik bahkan untuk memperjuangkan status dan haknya saja masih terkatung-katung. Kabarnya juga ada belasan kepala OPD yang tidak patuh dan belum pernah sekalipun menghadapnya secara khusus selama menjabat gubernur. Memang riak itu tidak nampak karena berbagai hal. Apalagi kondisi yang tertutup informasi pandemic covid19 yang hampir menyita perhatian semua pihak sejak bulan Maret 2020 lalu.

Meski popularitas isdianto di masyarakat sudah tinggi karena jabatan dia sebagai pelaksana tuga sgubernur, namun tidak mengakar pada untuk didukung kembali. Posisi Suryani sebagai wakil gubernur juga akan dibatasi ruang geraknya agar pada saat pilkada berikutnya tidak menjadi saingan sebagai calon gubernur. Bahkan pada saat berjalannya waktu, isdianto bisa memperkuat posisi pada partai politik dan tidak memerlukan Suryani sebagai wakilnya kembali. Tentu posisinya akan sangat berbeda ketika berpasangan dengan Ismeth.

Peluang 3 kandidat
Bukan mendahului takdir Tuhan dan kerja suksesi politik. Dengan 3 pasangan kandidat gubernur Kepri; Soerya – Iman, Ansar – Marlin, dan Ismeth – Suryani, posisi Ismeth – Suryani berpeluang memenangi pilkada. Tapi jika posisi ketiga Isdianto – Suryani maka yang berpeluang besar memenangkan pilkada pasangan Soerya – Iman. Mengapa? Tentu itu menjadi pertanyaan pembaca dan kita semua, penjelasannya akan dilanjutkan pada tulisan berikutnya.

@Cak Ta’in Komari, SS

Bersambung…!

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Opini

Prestasi Besar Kepala Sekolah Di Batam (Bag 1)

Published

on

0 0
Read Time:2 Minute, 9 Second

Sebuah tulisan untuk jadi kajian tentang sistem kepegawaian dibidang Pendidikan yang dikirim dari sumber yang dapat dipercaya.

WB – Batam 20/4/2020 | Permendikbud No 6 tahun 2018 Mengenai pengangkatan guru sebagai kepala sekolah dituangkan hal-hal sebagai berikut :
(1). Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
(2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
(3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling
lama 12 (dua belas) tahun.
(4). Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
(5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
(6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
(7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan
kembali sebagai Guru.
(8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
(9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

Berdasarkan pasal 12 point 1- 10 menjadi pertanyaan besar apakah dipropinsi Kepri telah diterapkan… ? Kenyataan bahwa khususnya di Kota Batam, aturan ini terasa seperti diabaikan…
1. Dikota Batam khusus kepala sekolah SMA/SMK banyak yg telah menjabat lebih dari 8 tahun atau lebih dari dua periode. Bila dianggap kepala sekolah tersebut berprestasi, apakah prestasinya? Apakah dengan prestasi minimum juga dianggap berprestasi? Apakah standar penilaian prestasi kepala sekolah itu? Kalau tak ada prestasi yg istimewa sebaiknya dicoba dilakukan pembaharuan. Dengan penyegaran semoga membawa kebaikan…

Kepala sekolah yg diduga lebih dari dua periode adalah :
SMK N 1 Batam
SMA N 3 Batam
SMK N 5 batam
SMK N 6 batam
SMK N 7 Batam

2. DiBatam masih ada sekolah yg dipimpin kepala sekolah mencapai 11 tahun, Contohnya SMK N 5 BATAM. Ada apakah dengan kepala sekolahnya sehingga sangat abadi menjabat disana ?

Hal diatas perlu mendapat perhatian masyarakat batam yang sangat memperdulikan masalah pendidikan batam.

Dengan demikian kita mengharapkan agar pihak terkait untuk menindak tegas penerapan peraturan permendikbud diatas.

Konrributor: Pengamat Pendidikan

Gambar foto: sdm.data.mendidik.go.id

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Trending