Terhubung dengan kami

Opini

Menggugat Beban Ganda, UWTO atau PBB (Bag I)

Diterbitkan

pada

WAJAHBATAM.ID | 01/04/2018 Menggugat Beban Ganda, UWTO atau PBB Oleh : Cak Ta’in Komari, SS. Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86

Pandangan Umum

Sehubungan pola sewa-menyewa tanah di Batam oleh BP Kawasan Batam yang disebut UWTO (sebelumnya Otorita Batam) dan dipungutnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batam terhadap satu objek jelas-jelas telah menimbulkan beban ganda bagi masyarakat Batam. Mengapa tanah sewa dengan UWTO dari negara masih dipungut pajak PBB?
Begitu juga ketika mau terjadi perpindahan hak penyewaan, masyarakat Batam harus mengurus ijin peralihan hak (IPH), namun pada saat yang bersamaan masyarakat juga diwajibkan harus membayar BPHTB. Apa bedanya IPH dengan BPHTB? Mengapa masyarakat harus dibebani dua pungutan untuk satu objek?

Penguasaan Bumi (selanjutnya disebut lahan) oleh BP Batam yang dikelola dan dimanfaatkan dengan menyewakan kepada pihak ketiga (masyarakat dan pengusaha), tapi masyarakat sebagai penyewa masih harus dibebani pembayaran PBB. Di mana rasa keadilan? Mestinya sesuai UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang seharusnya membayar PBB adalah BP Batam, dimana BP Batamlah yang menguasai lahan dan memanfaatkan untuk disewakan kepada pihak lain. Mengapa PBB-nya harus ditanggung masyarakat meski objek pajak dalam penguasaan dan pemanfaatan negara dan adalah tanah negara, dalam hal ini BP Batam.
Lahan di Kota Batam yang dalam kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan oleh BP Batam, dapat diartikan bahwa lahan di Batam merupakan tanah negara sehingga itu termasuk yang dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB karena sudah dipungut BP Batam dengan UWTO dan IPH. Hal ini tidak ditemukan di wilayah lain di Indonesia. Jadi di mana ada persamaan hak dan rasa keadilan itu?
Perlakuan tersebut tentu mengganggu dan merugikan hak masyarakat Batam yang dijamin UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Masih persoalan lahan, BP Batam juga telah mengalokasikan lahan hutan lindung yang belum memiliki HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dari Departemen Kehutanan ribuan hektar, lahan tersebut sudah terlanjut dikomersilkan menjadi perumahan, kawasan pertokohan, pariwisata/perhotelan/ resort maupun industri – namun lahan tersebut tidak bersertifikat, atau kalaupun ada yang dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN Batam sertifikat tersebut juga tidak laku ketika dijadikan agunan pengajuan kredit ke bank.
Kondisi ini bukan saja merugikan masyarakat tetapi juga telah menipu masyarakat dengan membeli perumahan yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini juga baru terjadi di Batam, di mana hak masyarakat Batam untuk mendapatkan perlakuan hukum dan pemerintahan yang sama dalam NKRI sebagaimana dijamin UUD 1945 khususnya Pasal 27 Ayat (1) tersebut tidak terpenuhi. Mengapa lahan hutan lindung harus dipungut sewa UWTO oleh BP Batam dan PBB oleh Pemko Batam sekaligus?
Bukti kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan lahan ada di tangan BP Batam sebagai representatif lembaga negara non-struktural, bukan di Pemko Batam, karena setiap Pemko Batam memerlukan lahan untuk suatu kegiatan, pembangunan dan kebutuhan infrastruktur pemerintahan, sosial dan lainnya Pemko Batam harus mengajukan dan meminta alokasi dari BP Batam. Persoalan yang paling nyata adalah permintaan penyerahan lahan untuk Tempat Pembuatan Akhir (TPA) di Telaga Punggur dan Rumah Pemotongan Hewan di Temiang yang hingga kini juga belum tuntas. Di sinilah jelas nyata-nyata bahwa lahan di Kota Batam ada di bawah penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan oleh BP Batam.

Identifikasi Masalah

Persoalan yang paling mendasar sesungguhnya adalah bagaimana memaknai kata perkata dalam UU no. 28 tahun 2009 tentang PBB dan BPHTB tersebut. Untuk itu, mari kita bedah satu persatu. Meskipun secara sederhana dan kasat mata sudah sangat jelas sehingga tidak menimbulkan pemaknaan yang bias dan perlu pembahasan atau penjelasan lebih khusus. Meski untuk kepastian hukum perlu adanya pemaknaan para ahli hukum dan ketetapan pengadilan terhadap persoalan tersebut.
Pokok persoalannya dimulai dengan sengaja atau tidak sengaja, paham atau tidak paham, Pemerintah Kota Batam menerapkan Pasal 77 dan 85 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait pungutan PBB dan BPHTB terhadap masyarakat Kota Batam, yang menurut pandangan kami sebenarnya tidak berhak. Pungutan Pajak PBB dan BPHTB bahkan sudah diberlakukan sejak sebelum keluar UU No.28 Tahun 2009 tersebut, yang pungutan masih dilakukan Kantor Pelayanan Pajak.
Ada persoalan yang perlu dipahami dan dimaknai secara bersama-sama. Prinsip terpentingnya adalah bahwa satu objek tidak boleh dipungut dua atau lebih dengan menggunakan istilah berbeda.
Pasal 77 berbunyi :
(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(3) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
a. ……
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
Pasal 77 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa syarat suatu objek pajak PBB adalah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan. Poin tiga kata inilah yang perlu diberikan perhatian dan pemaknaan secara lebih tepat.
Dipertegas dengan Pasal 78 yang berbunyi :
(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Pembahasannya dari pasal perpasal, dan kata perkata :
Hal yang perlu dicari dan dibuat kesepakatan terkait kata memiliki dan menguasai. Pertanyaannya siapakah yang memiliki dan menguasai lahan di Kota Batam? Apakah BP Batam atau Pemko Batam? Terkait kata memanfaatkan. bahwa apakah masyarakat dapat memanfaatkan lahan/tanah yang didapatkan alokasinya secara sewa/pinjam dari BP Batam sebagaimana keinginannya? Jawabnya tidak. Masyarakat yang mendapatkan alokasi lahan/tanah dari BP Batam hanya menikmati manfaat yang sudah ditentukan BP Batam.
Kata PBB tidak dipungut pada hutan lindung, hutan wisata, ….. dan tanah negara. Apakah di Kota Batam ada yang lebih kuasa atas lahan/tanah dari pemerintah/negara yang dilimpahkan kepada BP Batam? Jawabnya pasti tidak. Artinya dapat disimpulkan bahwa tanah di Kota Batam adalah tanah negara yang dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB. Beberapa kompleks perumahan di Kota Batam adalah masih berstatus lahan hutan lindung yang juga dikecualikan untuk dipungut PBB dan BPHTB. Pertanyaannya, mengapa Pemko Batam melakukan pungutan terhadap tanah dan bangunan pada lahan yang berstatus hutan lindung?
Melihat uraian beberapa poin di atas, apakah dalam hal pungutan Pajak PBB dan BPHTB oleh Pemko Batam adalah perbuatan melawan hukum, telah merugikan masyarakat Kota Batam dan harus diberikan sanksi hukum.

Kerugian Material dan Immaterial

Akibat dari tindakan pungutan UWTO dan PBB tersebut, masyarakat Batam telah mengalami kerugian baik secara materi maupun immaterial, baik yang global dialami oleh masyarakat Kota Batam maupun secara personal, yang secara psikis dialami maupun akan dialami masyarakat Kota Batam, yang belum ada terjadi di seluruh wilayah peraturan perundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni : Kerugian yang diderita akibat beban pajak atau pungutan dobel juga bukan tanggung jawab dan kewenangan yang melekat padanya, di dalamnya telah terjadi pembohongan publik, intimidasi, serta ketidakadilan.
Bagaimana kalau masyarakat Batam sekarang menuntut Pemko Batam untuk mengembalikan semua nilai PBB yang sudah dibayarkan selama ini – yang nilainya sangat besar jika dihitung dari mulai dipungut PBB sejak awal. Bagaimana solusinya, Pemko Batam mampu mengembalikan atau membayarnya kembali kepada masyarakat Batam? Namun untuk itu, mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu, Pemko Batam harus mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat Kota Batam. Sebab praktek ini sangat merugikan masyarakat Kota Batam karena terbebani oleh satu objek dengan dua nilai sewa dan pajak, di mana pungutan yang dilakukan tidak pernah terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum terkait pungutan PBB dan BPHTB serta UWTO dan IPH,maka masyarakat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata Perwakilan Kelompok (class action) ke Pengadilan Negeri Batam. Tentu dengan menghadirkan dan mendengarkan para ahli hukum tata Negara terlebih dahulu, sehingga putusan apapun yang kemudian oleh majelis hakim akan menjadi putusan yang mengikat semua pihak dan memberikan kepastian hukum.
Oleh: Cak Ta’in Komari

6,680 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Iklan

Klik untuk komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Konstalasi Politik Kepri

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID | Kontestasi Pilkada Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri sudah tidak terlalu menarik lagi sudah diotak-atik baik itu pasangan kandidat bahkan calon pemenangnya. Pasalnya dua pasangan kandidat sudah hampir pasti terjadi yakni Pasangan Soerya Respationo dan Iman Sutiawan yang akan diusung PDIP, Gerindra dan PKB; dan pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina yang diusung Golkar dan Nasdem. Hampir semua partai pengusungnya sudah mengeluarkan rekomendasi untuk masing-masing pasangan.

Jika dikalkulasi SR – Iman didukung 15 kursi, AA – MA didukung 14 kursi, maka tersisa 16 kursi lagi yakni PKS 6 kursi, Hanura 3 kursi, Demokrat 4 kursi, PAN 2 kursi dan PPP 1 kursi. Jumlah kursi itu sudah tinggal menyisahkan satu pasangan calon. PKS sudah mendeklarasikan akan mengusung kadernya sendiri yakni Suryani. Sementara partai tersisa masih diperebutkan oleh Isdianto dan Ismeth Abdullah.

PKS menjadi Kartu As
Konstalasi politik yang belum tersusun ini tentu menempatkan PKS sebagai kartu As yang akan menentukan pasangan kandidat bahkan arah pemenang pilkada yang akan dihelat pada Desember 2020 itu. Apakah Suryani menjadi calon wakil Ismeth Abdullah atau Isdiantro. Kabarnya Isdianto sudah mengantongi restu dari Partai Hanura meski rekomendasi belum keluar. Sementara Ismeth sedang intern mendapatkan rekomendasi Partai Demokrat. Jadi yang paling menarik saat ini hanyalah menganalisa bagaimana peluang dan posisi jika pasangan Ismeth Abdullah dan Suryani atau Isdianto dan Suryani?

Pertama coba dengan pasangan Ismeth Abdullah dan Suryani. Melihat jejak rekam, pengalaman dan kemampuan dalam memimpin seorang Ismeth Abdullah tentu tidak aka nada yang meragukan. Kepiawaian Ismeth dalam mendatangkan investor asing telah teruji semasa menjabat sebagai Ketua Otorita Batam maupun Gubernur Kepri. Ismeth memiliki jaringan yang sangat luas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Bukti kinerja semasa Ismeth menjabat itu masih membekas di benak sebagian besar masyarakat Kepri. Belum lagi keberpihakan dalam kebijakan kepada kepentingan masyarakat yang selama ini masih dirasakan. Bagaimana lugasnya Ismeth berkomunikasi selama memimpin dirasakan hampir semua elemen masyarakat? Tidak ada yang merasa tidak memiliki pemimpin saat itu. Siapapun yang menyodorkan program kegiatan yang positif pasti didukung dibantunya, meski berasal dari kelompok yang tidak mendukungnya saat pilkada. Hal itu yang menghadirkan satu kerinduan akan kembalinya Ismeth untuk memimpin Kepri lagi pada kesempatan pilkada kali ini. Masyarakat merasakan ada sesuatu yang hilang setelah kepemimpinan era Ismeth tersebut.

Selain itu, Suryani akan diuntungkan jika berpasangan dengan Ismeth karena sudah pernah menjabat sebagai gubernur selama satu periode pada 2005-2010. Maka kalau pasangan ini memenangi pilkada Suryani bisa mencalon Gubernur dengan status incumbent. Dan selama menjabat, Suryani juga bisa langsung dikader sebagai calon penerus program dan kebijakan yang belum dituntaskan selama kepemimpinan mereka.

Jika memang Ismeth mampu mengantongi rekomendasi pencalonan gubernur dari Demokrat, kabarnya sejumlah pendana besar juga sudah menunggunya. Para pengusaha sesungguhnya merasakan jaman kepemimpinan Ismeth mereka merasakan iklim usaha yang sangat bagus. Termasuk banyaknya pengushaa baru yang tumbuh dengan baik. Mereka umumnya didukung dan dibantu Ismeth dalam berbagai hal yang ingin kembali membalas budi dengan membantu pendanaan Ismeth jika sudah positif bisa mencalonkan.

Kedua Isdianto dan Suryani. Isdianto adalah gubernur yang sudah setahun lebih menjabat sebagai pelaksana tugas karena Gubernur Kepri Nurdin Basirun tersandung hukum. Padahal Nurdin sudah divonis pengadilan tipikor bersalah pada tanggal 9 Mei 2020 lalu. Seharusnya tidak ada alasan apapun yang menghalangi Isdianto dilantik menjadi Gubernur Kepri defenitif setelah putusan itu. Nyatanya sudah 2 bulan berlalu belum ada tanda-tanda pelantikan itu.

Hal ini juga menunjukkan kalau posisi Isdianto lemah dalam lobi politik bahkan untuk memperjuangkan status dan haknya saja masih terkatung-katung. Kabarnya juga ada belasan kepala OPD yang tidak patuh dan belum pernah sekalipun menghadapnya secara khusus selama menjabat gubernur. Memang riak itu tidak nampak karena berbagai hal. Apalagi kondisi yang tertutup informasi pandemic covid19 yang hampir menyita perhatian semua pihak sejak bulan Maret 2020 lalu.

Meski popularitas isdianto di masyarakat sudah tinggi karena jabatan dia sebagai pelaksana tuga sgubernur, namun tidak mengakar pada untuk didukung kembali. Posisi Suryani sebagai wakil gubernur juga akan dibatasi ruang geraknya agar pada saat pilkada berikutnya tidak menjadi saingan sebagai calon gubernur. Bahkan pada saat berjalannya waktu, isdianto bisa memperkuat posisi pada partai politik dan tidak memerlukan Suryani sebagai wakilnya kembali. Tentu posisinya akan sangat berbeda ketika berpasangan dengan Ismeth.

Peluang 3 kandidat
Bukan mendahului takdir Tuhan dan kerja suksesi politik. Dengan 3 pasangan kandidat gubernur Kepri; Soerya – Iman, Ansar – Marlin, dan Ismeth – Suryani, posisi Ismeth – Suryani berpeluang memenangi pilkada. Tapi jika posisi ketiga Isdianto – Suryani maka yang berpeluang besar memenangkan pilkada pasangan Soerya – Iman. Mengapa? Tentu itu menjadi pertanyaan pembaca dan kita semua, penjelasannya akan dilanjutkan pada tulisan berikutnya.

@Cak Ta’in Komari, SS

Bersambung…!

6,659 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Opini

Prestasi Besar Kepala Sekolah Di Batam (Bag 1)

Diterbitkan

pada

Oleh

Sebuah tulisan untuk jadi kajian tentang sistem kepegawaian dibidang Pendidikan yang dikirim dari sumber yang dapat dipercaya.

WB – Batam 20/4/2020 | Permendikbud No 6 tahun 2018 Mengenai pengangkatan guru sebagai kepala sekolah dituangkan hal-hal sebagai berikut :
(1). Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
(2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
(3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling
lama 12 (dua belas) tahun.
(4). Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
(5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
(6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
(7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan
kembali sebagai Guru.
(8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
(9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

Berdasarkan pasal 12 point 1- 10 menjadi pertanyaan besar apakah dipropinsi Kepri telah diterapkan… ? Kenyataan bahwa khususnya di Kota Batam, aturan ini terasa seperti diabaikan…
1. Dikota Batam khusus kepala sekolah SMA/SMK banyak yg telah menjabat lebih dari 8 tahun atau lebih dari dua periode. Bila dianggap kepala sekolah tersebut berprestasi, apakah prestasinya? Apakah dengan prestasi minimum juga dianggap berprestasi? Apakah standar penilaian prestasi kepala sekolah itu? Kalau tak ada prestasi yg istimewa sebaiknya dicoba dilakukan pembaharuan. Dengan penyegaran semoga membawa kebaikan…

Kepala sekolah yg diduga lebih dari dua periode adalah :
SMK N 1 Batam
SMA N 3 Batam
SMK N 5 batam
SMK N 6 batam
SMK N 7 Batam

2. DiBatam masih ada sekolah yg dipimpin kepala sekolah mencapai 11 tahun, Contohnya SMK N 5 BATAM. Ada apakah dengan kepala sekolahnya sehingga sangat abadi menjabat disana ?

Hal diatas perlu mendapat perhatian masyarakat batam yang sangat memperdulikan masalah pendidikan batam.

Dengan demikian kita mengharapkan agar pihak terkait untuk menindak tegas penerapan peraturan permendikbud diatas.

Konrributor: Pengamat Pendidikan

Gambar foto: sdm.data.mendidik.go.id

4,932 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Opini

Menggugat Beban Ganda (Bag II) Gugatan Class Action untuk Akhiri Dualisme UWTO dan PBB, IPH dan BPHTB

Diterbitkan

pada

Oleh

WAJAHBATAM.ID – 4/4/2018 – Gugatan Class Action untuk Akhiri Dualisme UWTO dan PBB, IPH dan BPHTB
Oleh : Cak Ta’in Komari, SS.
Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86
Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Bagian Keenam Belas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai Pasal 77 sampai pasal 84 mengenai pungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan mulai Pasal 85 sampai Pasal 93 mengenai Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah bertabrakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU FTZ – Free Trade Zone), di mana lembaga Badan Pengelelola (BP) Kawasan Batam mendapat kewenangan menguasai, mengelola, dan memanfaatkan lahan dari negara dengan cara menyewakan dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), juga memungut biaya Ijin Peralihan Hak (IPH).

Foto: Mosea-Skyscrapercity
Benturan itu menimbulkan beban ganda terhadap suatu objek yang dikenakan dua pungutan pajak dan harus ditanggung oleh masyarakat Batam. Beban ganda tersebut jelas-jelas telah merugikan masyarakat Batam dan telah terjadi diskriminatis kebijakan dari pemerintah. Untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum maka masyarakat Batam dapat melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Batam. Karena persoalannya dihadapi hampir semua masyarakat Batam berpenduduk maupun bukan yang memiliki properti di Batam, maka gugatan dapat dilakukan dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok atau class action terhadap Pemko Batam terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) karena kedua hal tersebut sudah diberlakukan selama bertahun-tahun sehingga ada potensi kerugian yang diderita masyarakat Batam baik materiil maupun immateriil.
Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) merupakan perwakilan kelompok dan tidak harus semua masyarakat memberikan kuasa keikutsertaannya, justru sebaliknya yang tidak berkenan ikut gugatan mengisi formulir yang akan diumumkan di media massa. Karena ada sifatnya kerugian materiil dan immateriil maka gugatannya termasuk Gugatan Perdata dan menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri. karena gugatan yang sama bisa dilakukan oleh setiap warga Batam atau siapa saja yang memiliki properti tanah dan bangunan di Batam baik diajukan perorangan maupun kelompok.
Keputusan apapun yang diambil Pengadilan nantinya akan mengikat semua pihak, kecuali yang secara nyata membuat pernyataan keluar dari gugatan tersebut.
Identifikasi Masalah Hukum
Masyarakat Batam telah membayar sewa tanah UWTO kepada BP Kawasan Batam selama 30 tahun, sudah membayar Ijin Peralihan Hak (IPH), namun tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap tanah dan bangunan tersebut, bahkan termasuk lahan yang sudah bersertifikat BPN. Hal ini dibuktikan ketika masyarakat Batam yang ingin menjual properti diwajibkan harus mendapatkan IPH dari BP Batam sekaligus harus membayar Pajak BPHTB. Masyarakat Batam tidak dapat melakukan atau membuat Akta Jual Beli dengan pembeli atau pihak lain kalau belum membayar IPH, PBB dan BPHTB sekaligus.
Bahwa setiap warga negara, termasuk penduduk Kota Batam berhak mendapat perlakuan hukum yang sama dalam negara. Hak tersebut melekat pada setiap warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum ketika mendapatkan perlukan ketidakadilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gugatan Perwakilan Kelompok adalah sebagai berikut: adanya hak dan/atau kewenangan perlindungan hukum pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya;
Hak dan/atau kewenangan perlindungan hukum tersebut dianggap merugikan masyarakat karena salah intrepretasi dan penerapan Pasal 77 dan 85 UU No. 28 Tahun 2009 tersebut di Kota Batam. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut telah bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap masyarakat Batam;
Adanya hubungan sebab akibat (causal verbal) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 77 dan 85 UU No.28 Tahun 2009 yang akan dimohonkan pengujian; Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para penggugat maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2002, dan kiranya dapat dipenuhi masyarakat Batam sebagai syarat melakukan gugatan ini. Perlindungan terhadap penggugat baik perorangan maupun kelompok dalam hal ini jelas diakui dan dijamin keberadaannya dalam UUD 1945 :
Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28C Ayat (2) berbunyi : Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Kita dapat menilai bahwa pungutan Pajak PBB dan BPHTB yang berlandaskan pada UU No.28 Tahun 2009 tidak tepat, salah intrepretasi, dan melanggar hukum, dan kemudian menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat Kota Batam.sebab pada objek yang sama sudah dikenakan sewa oleh negara bernama UWTO juga IPH ketika terjadi peralihan hak.
Masyarakat Batam adalah Warga Negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bergaul dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik dalam politik, hukum, ekonomi, maupun budaya; Untuk itu, Masyarakat Batam juga mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap aktivitas;
Masyarakat dalam hal ini sebagai penduduk Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 1 Tahun 2002 dapat menganggap Pungutan PBB dan BPHTB telah menabrak hukum dan merugikan masyarakat Batam karena dobel dengan UWTO dan IPH.
Apapun produk hukum Pemko Batam yang didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan pungutan PBB dan BPHTB jelas tidak sesuai perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah merugikan masyarakat Kota Batam.
Masyarakat Batam yang memiliki properti secara otomatis memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pungutan PBB dan BPHTB di Kota Batam oleh Pemko Batam karena dalam gugatan ini mempunyai hubungan hukum (causal verbal), khususnya Pasal 77 dan 85 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan diberlakukan uang sewa UWTO dan IPH oleh BP Batam.
Berdasarkan uraian singkat di atas, (uraian secara detail dalam disampaikan pada kesempatan berikutnya), masyarakat perwakilan akan memenuhi kualifikasi maupun kapasitas sebagai pemohon mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) terhadap pungutan PBB dan BPHTB oleh Pemko Batam. Dan wilayah hukumnya ada pada yuridiksi Pengadilan Negeri Batam untuk menangani kasus gugatan tersebut.


3,807 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Facebook Comments

Lanjutkan Membaca

Perkembangan VIRUS CORONA

Komentar Facebook

Trending