WAJAHBATAM.ID – Batam | Sistem zonasi dalam PPDB T.A 2020-2021 kembali menjadi gejolak ditengah masyarakat yang khawatir anak mereka tidak bisa sekolah. Hal ini terlihat dengan berduyun-duyunnya para orang tua siswa yang mendatangi kantor perwakilan Gubernur Kepri di Graha Kepri hingga di sekolah-sekolah Negeri di Kota Batam.
Salah satu orang tua siswa yang tak ingin namanya disebutkan mengatakan pada WB bahwa anaknya tidak diterima di semua pilihan dan mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri lainnya karena data anak-anak mereka tertahan dalam sistem Dinas Pendidikan.
(Saksikan Video Pernyataan Orang Tua segera tayang di WAJAH BATAM)
Hari ini, Kamis (9/7) orang para wali murid berbondong-bondong mendatangi dua sekolah faporit di Kota Batam (SMK 1 Putri Tujuh dan SMA 3 Batam Kota). Mereka mendatangi sekolah karena merasa tidak ada kepastian nasib pendidikan anak-anak mereka dan ingin meminta kejelasan terhadap sistem dan apa yang harus mereka lakukan agar anak mereka bisa melanjutkan pendidikannya.
Ditempat terpisah, WB mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau, Mohd Dali mengatakan bahwa sistem zonasi yang diterapkan tujuannya untuk pemerataan dan pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin memenuhi fasilitas pendidikan itu. Khususnya di Batam Mohd Dali mengakui banyak lekurangan dalam fasilitas dan infrastruktur, tapi masyarakat juga diharapkan dapat memahami hal itu.
“Banyaknya pendaftar melebihi RDT pada PPDB 2020. Masyarakat masih saja menganggap sekolah-sekolah favorit adalah tujuan, sementara masih banyak sekolah swasta yang bisa menampung siswa baru”, ungkap Mohd Dali kepada WB.
“Sebagai pejabat pemerintah Kami menyadari bahwa dimasa pandemi ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, dan ini adalah alasan utama masyarakat menjadikan Sekolah Negeri sebagai tujuannya melanjutkan sekolah anak mereka. Tapi pemerintah juga memiliki kemampuan terbatas dalam pengadaan fasilitas bangunan sekolah dan lainnya. Itulah alasan kenapa setiap tahun selalu terjadi permasalahan ini, dan sebagai pejabat yang baru menjabat dua tahun Kami menyadari benar hal itu”.
Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan agar kedepan anak-anak bangsa dapat memenuhi hak pendidikannya“, lanjut Mohd Dali menutup pembicaraannya. (Aji)
About Author
