Connect with us
BP BATAM LMS

Berita

Warga Perumahan Valencia Resah

Published

on

0 0
Read Time:3 Minute, 9 Second

WAJAHBATAM.ID – Batam, Warga perumahan Valencia Batam Center resah dengan keberadaan gudang ayam potong yang terletak di dalam komplek perumahan Valensia RT. 2 RW. 25 Kecamatan Batam Kota. Salah seorang warga yang berinisial S melaporkan hal ini kepada kami terkait gudang ayam potong tersebut. Warga sudah kesal dan merasa terganggu dengan keberadaan gudang ayam potong di kompleks perumahan.

Rumah yang Diduga Gudang Ayam Potong | Wajah Batam


Permasalahan ini sudah pernah dilaporkan oleh warga kepada Ketua RT. 2 RW. 25 yang bernama Rizal. Tetapi menurut penuturan warga tidak ada tanggapan sampai sekarang dan masih saja berjalan seperti biasa “Saya sudah tidak tahan pak, lingkungan jadi tidak sehat, bau serta banyak lalat apa lagi kami tinggal berdekatan dengan lokasai gudang tersebut yang lebih parah lagi adalah rumah Pak RW nya hanya berjarak dua rumah dari gudang tersebut”, kata salah seorang warga.
“Kami mau melapor kemana lagi pak makanya kami melapor ke media aja”, ujar seorang warga yang melaporkan kepada kami.
“Warga semuanya sudah setuju untuk melaporkan permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi tapi siapa yang mau memulainya kami bingung, kami takut juga nanti kalau terjadi sesuatu kami kan tidak paham”, kata warga yang berinisial S. “Tolonglah bantu kami agar hal ini bisa diselesaikan”, katanya.
Menindaklanjuti laporan warga kepada kami, kamipun menghubungi Ketua RT. 2 RW. 25 Batam Kota (Rizal), melalui sambungan telepon  saat kami konfirmasi, Ketua RT menjelaskan “Memang ada salah seorang warga yang membuat usaha potong ayam di komplek perumahan ini, tapi bukan gudang hanya memotong saja di sini lalu di bawa kepasar, dan kegiatannya pada malam hari jadi saya juga tidak tahu persis seperti apa”, ujal Rizal.
Ketika kami menanyakan izin usahanya Pak RT menjawab “Tidak tahu dan tidak pernah menyakan sejauh itu, dulu pada saat warga protes , saya langsung suruh bersihkan aliran air paritnya itu aja”, kata Pak RT. “Saya juga tidak pernah melarang usaha itu ,karena saya sendiri gak tahu undang-undang yang melarangnya,” kata Rizal.
Pada dasarnya hidup bertetangga harus di tinjau dari segala aspek kehidupan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Baik itu suara, bau dan lainya, seharusnya hal ini adalah menjadi tanggung jawab Ketua RT dalam penyelesaiannya.
Ditinjau dari segi hukum perdata mengenai langkah hukum yang dapat kita lakukan adalah kita sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan polusi suara dan bau tersebut dapat menggugat pemilik hewan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ayam ternaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”):
“Pemilik seekor binatang, atau siapa yang yang memakainya, adalah, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”

Peraturan Daerah dan Perundang-undangan

Rumah yang Diduga Gudang Ayam Potong | Wajah Batam


Adapun PERDA Kota Batam juga mengatur tentang izin usaha dampak lingkungan melalui PERDA Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Limbah maka setiap usaha atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha yang menggunakan tempat atau ruang tertentu di Kota Batam perlu menindaklanjuti pelaksanaan peraturan tersebut.
a. Bahwa optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah dan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang energi, sumber daya mineral, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, kesehatan, telekomunikasi, industri, perdagangan dan jasa konstruksi serta meliputi juga gangguan dan pembuangan air limbah sebagai dampak yang dapat timbul dari aktifitasnya.
Undang-undang No 6 Tahun 1963 tentang Kesehatan, Kedaulatan Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, tambahan Kedaulatan Negara Republik Indonesia nomor 2576.
Inilah undang undang yang mengatur tentang izin gangguan yang dapat menjadi acuan untuk hidup bertetangga agar satu sama lain tidak saling merugikan. (WB09/Sampono)

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Advertisement
Click to comment

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Batam

Pembangunan IPAL BP Batam Atasi Air Tanah Bersih Dari Limbah Air Tinja

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

Wajahbatam.id | Batam – Pembangunan Instalasi Pengolagan Air Limbah Domestik (IPAL) oleh BP Batam yang saat ini sudah rampung di 2 wilayah Bengkong dan Batam Centre bertujuan untuk menyelamatkan generasi Kota Batam dari pencemaran lingkungan khususnya air tanah yang sangat dibutuhkan untuk sumber kehidupan berkelanjutan.

Air limbah cair yang berasal dari hasil pembuangan manusia (tinja) merupakan limbah yang dapat dianggap berbahaya untuk kelestarian sumber air yang akan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup jangka panjang.

Air yang tercemar tinja manusia bisa memicu 2 jenis penyakit, yakni water borne disease yang dipicu oleh air yang diminum seperti diare, kolera dan disentri. Sedangkan water washed disease yang dipicu oleh air untuk mandi dan mencuci pakaian , seperti terjadinya infeksi kulit.

Dampak air limbah tinja terhadap kehidupan biota dan tumbuhan juga sangat berpengaruh karena memiliki kandungan zat pencemar pada limbah tinja yang dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air yang mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya, dannl lebih fatalnya lagi dapat mengakibatkan kematian karena adanya zat beracun dalam dapat tinja sebagai penyebab kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Hal itu dapat mengakibatkan matinya bakteri, sehingga proses penjernihan air secara alamiah jadi terhambat.

“Dalam mengantisipasi hal tersebut, BP Batam telah berusaha semaksimalnya melakukan antisipasi untuk jangka panjang, hingga saat ini telah berhasil membangun 2 Instalasi Pengolahan Air Limbah dari 7 instalasi yang direncanakan untuk seluruh Kota Batam”, demikian keterangan Iyus Rusmana yang disampaikan kepada Wajah Batam saat dijumpai di seputaran Batam Centre. (Kamis 11/5/2022)

Selanjutnya: Dampak Limbah Tinja Pada Manusia

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

LSP Pers Indonesia Bantah Edarkan Brosur UKW di Aceh

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Menyikapi beredarnya brosur pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di media sosial mengatasnamakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso membantah pihaknya terlibat atau telah memberi ijin pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut.

Sampai hari ini, kata Hoky sapaan akrabnya, LSP Pers Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan kepada lembaga atau pihak manapun untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW).

“Dari brosur yang beredar sudah jelas bukan dari LSP kami. Karena kami menggunakan penamaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW bukannya UKW,” tandas Hoky.

Meski begitu Hoky mengakui ada beberapa tokoh pers dan pimpinan organisasi pers yang menanyakan kepada pihaknya mengenai persyaratan tekhnis pelaksanaan SKW.

“Dan semua masih pada tahap pembicaraan dengan tim. Belum ada yang sudah masuk ke tahap pelaksanaan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, LSP Pers Indonesia memiliki aturan khusus untuk mengadakan kerja sama dengan lembaga atau organisasi pers untuk pelaksanaan SKW.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk menjalin kerja sama pelaksanaan SKW. LSP ini kan milik masyarakat pers Indonesia. Tapi mekanisme dan aturan tetap harus pula dijalankan,” terangnya.

Sebagai bagian dari sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional, LSP Pers Indonesia taat dan tunduk pada pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Kami sangat menghargai euforia teman-teman wartawan di daerah. Untuk itu kami siap memfasilitasi seluruh wartawan di Indonesia untuk ikut SKW melalui organisasi pers atau perusahaan pers. Jadi meskipun ada kerjasama, namun mekanisme penerbitan brosur dan besaran pembiayaan harus sesuai masing-masing Skema yang sudah di verifikasi BNSP, selain dari itu LSP Pers Indonesia dilarang mekalukan pelatihan, hanya melakukan SKW,” urainya.

Penegasan dan petunjuk tekhnis ini, tutup Hoky, disampaikan agar memudahkan wartawan mendapatkan pelayanan sertifikasi kompetensinya di LSP Pers Indonesia melalui organisasi pers dan perusahaan pers sebagai lokasi SKW.

Sebagai informasi, saat ini LSP Pers Indonesia masih dalam proses menyelesaikan pemberkasan pasca penyaksian langsung oleh tim BNSP mengenai pelaksanaan SKW. SK Lisensi bagi LSP Pers Indonesia sudah diserahkan BNSP namun Sertifikat Lisensi masih menunggu pemberkasan dokumen kegiatan Penyaksian SKW (Witness) rampung.

Sesudah Sertifikat Lisensi diterima LSP maka pelaksanaan SKW bisa dilakukan. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Dewan Pers Indonesia Tolak Penyelesaian Kasus Edy Gunakan UU Pers

Published

on

By

0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor.

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat ‘jin buang anak’ sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut.

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah ‘kuntilanak’ hingga ‘genderuwo’.

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut.

“Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan,” terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022).

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi.

“Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput,” ungkapnya.

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilalukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya.

“Peindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab,” ujarnya.

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik,” kata dia menyarankan.

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian.

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers.

“Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah,” pinta Gusti.

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Trending