WB – Pendistribusian bantuan sembako untuk masyarakat terdampak covid-19 yang akan dimulai Senin, 11/5/2020 banyak menjadi pergunjingan warga, dimana banyak kekecewaan masyarakat di sosial media yang mengeluh dan kecewa tidak mendapatkan bantuan dwngan berbagai alasan.
Menyikapu hal tersebut, tim WB mencoba mengkonfirmasi ke berbagai stakeholder Batam agar masyarakar dapat menyikapinya dengan baik dan turut serta memantau pendistribusian tersebut.
Begini kata mereka:
Aman, Utusan PKB
Utk dana dari APBN diperuntukkan utk jaring pengaman sosial bagi warga yg sudah masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian dana APBD yg diajukan anggarannya utk penanganan covid 19 totalnya adl 268 m, dari 268 m tsb, 180 m di gunakan utk jaring pengaman sosial yaitu distribusi sembako kepada +_ 300 rb kk dg anggaran perpaket sembako rp. 300.00, jadi 300 rb kk x rp. 300.000 totalnya 90 m x 2 bl (rencana mei dan juni)
Utk penerima sembako yg bersumber dr dana APBD tidak boleh sama dg penerima fasilitas jaring pengaman sosial yg bersumber dari APBN. (Penerima manfaat harus berbeda) karena kalau penerimanya sama maka ini terjadi double posting dan akan menjadi temuan BPK
Utk bantuan sembako dr BP Batam dan donatur (pengusaha, masyarakat dll) belum ada laporan ke DPRD, mungkin bisa dilihat di website nya Gugus tugas covid 19, krn infonya sdh di ekspose melalui website tsb
M. Fadli, Utusan PPP
Ada permohonan dari pemko utk pengalihan anggaran sebesar Rp 180.112.020.000 untuk bantuan sembako kepada masyarakat terdampak.
Kita terus menanyakan tranparansi anggaran dari bp, provinsi, dan donatur.
Masih banyak yg di pertanyakan tentang transparansi , dan pendistribusian nya.
Untuk anggaran covid pada intinya DPRD menyetujui, dan akan terus di lakukan pengawasan dan pembahasan
Kami meminta WB ikut serta memantau alau ada kejanggalan. tks
Utusan Fraksi Hanura
Yg disampaikan Pemkot 260ribu KK
Anggaran untuk bantuan sembako masyarakat terdampak 180 M lebih
Kalau memang Pemkot bisa salurkan 300rb KK Malah bagus. Fraksi sy pasti dukung Untuk pengganggaran, Sepanjang ada data yg valid.
Edwar Brando, Utusan Demokrat
Wa’alaikum salam wr wb
Izin menyampaikan bahwa dalam penanganan penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota bersinergi dengan semua _stakeholder_ yang ada di Kota Batam terutama DPRD Kota Batam.
Pengelolaan uang dan barang untuk penanganan penyebaran COVID-19 yang bersumber dari partisipasi masyarakat dilaksanakan secara transparan melalui mekanisme pencatatan dalam APBD dan telah di _publish_ disitus website lawancorona.batam.go.id
Peran pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD, khususnya dana yang digunakan untuk penanganan penyebaran COVID-19 tetap berjalan dengan baik, antara lain dengan ada nya pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap _refocussing_ dan realokasi anggaran APBD dalam masa tanggap darurat penanganan COVID-19 dalam bentuk program/kegiatan pada SKPD terkait maupun Belanja Tidak Terduga. Selain itu juga penggunaan Belanja Tidak Terduga sedang dalam proses dilaporkan kepada DPRD Kota Batam, yaitu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja dimaksud. Apabila Tahun Anggaran 2020 berakhir, semua penggunaan Dana dan Barang untuk penanganan COVID-19 baik yang berasal dari Pemerintah Kota Batam, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Sumbangan/Partisipasi Masyarakat atau Pihak-Pihak lain akan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk dilakukan Pemeriksaan oleh BPK RI dan untuk selanjutnya disampaikan juga kepada DPRD Kota Batam untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Batam Tahun 2020..
Nuryanto, SH. Ketua DPRD Batam
Disini yang perlu di pertanyakan adalah..rencana pemko ?? Berapa banyak jumlah masyarakatt yang akan menerima..?? Berapa banyak sembako bantuan sembako dari pengusaha..? Termasuk bantuan sembako dari Pemko dan BP Batam..??
Informasi bantuan dari pengusaha rencananya 120.000 paket akan di serahkan ke pemko secara bertahap,.. yg perlu di tegaskan pemko harus transparan mana sembako yg dari pengusaha ,dari BP,dan APBD. Silahkan aja pendistribusian lewat Pemko,tapi penyampaian nya tidak boleh diklaim dari pemko semua, harus jelas sumbernya nya, yang murni dari pemko adalah sembako dari APBD yaitu 600.000 paket untuk bulan Mai dan April 2020.
Dendi Gustinandar, Dirhumas BP Batam
BP Batam akan berpartisipasi dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi dan sosial dari Pandemi Covid19 di Batam. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 180 M untuk 300 ribu KK selama 2 bulan (masing-masing KK akan memperoleh bantuan senilai Rp. 300.000 perbulan). Hal tsb didasarkan pada surat Ketua Harian Gugus Tugas Covid 19 Batam. Saat ini anggaran tsb sedang dalam proses penyelesaian di Dewan Kawasan dan Kementerian Keuangan.
Nanti setelah proses selesai dari Kementerian Keuangan dan Dewan Kawasan, akan kita jelaskan.
Saat ini tahapan masih dalam persiapan, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku🙏🏼
Sesuai dengan Surat Ketua Harian Gugus Tugas, berupa barang senilai Rp. 300.000
Ditempat terpisah WB juga mengkonfirmasi kepada salah satu tim gugus covid 19, Azil yang menerangkan:
waalaikum salam,
untuk memberikan keterbukaan informasi, di website lawancorona.batam.go.id
kami telah menyiapkan data-data mengenai sumbangan dari berbagai pihak baik uang maupun barang,
untuk sumbangan uang sudah rilis, sedangkan untuk sumbangan barang dan pendistribusiannya sedang dilakukan finalisasi oleh bagian aset BPKAD untuk di rilis di website, insyaallah 1-2 hari ini akan dishare di website 🙏https://lawancorona.batam.go.id/transparansi/Dashboard/RekeningMasuk
Untuk anggaran Sembako di APBD akan coba saya koordinasikan dengan BPKAD sebagai pengelola anggaran, karena data detailnya ada di BPKAD dan pelaksanaannya ada di Dinsos
Dinsos sendiri rencananya akan mengadakan 300.000 paket sembako untuk 2 bulan, sekarang sedang dimatangkan sistemnya, mudah-mudahan dalam seminggu ini akan sudah final pola pendistribusiannya bersama Kecamatan
Rencananya pembagian sembako itu akan berlangsung 6 bulan pak, Pemko 2 bulan, Provinsi 2 bulan dan BP 2 bulan, tapi masih akan dilihat seberapa dalam dan lama krisis dan dampak ekonomi akibat Covid ini serta seberapa besar kekuatan anggaran masing-masing institusi.
Selanjutnya saat WB meminta klarifikasi adanya perbedaan jumlah paket yang dilaporkan ke DPRD dan nilai nominal per paket (Rp 300.000) kepada Azril yaitu 284.223 paket yang akan dibagikan dari 300.000 paket, hingga berita ini diterbitkan belum mendapat jawaban (WB)
About Author
