Connect with us

Nasional

Gunakan Peraturan DP, Pemda Menyalahi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Published

on

0 0
Read Time:2 Minute, 31 Second

Jakarta – WAJAHBATAM.ID | Penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Nomor :03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online), dan atau penyusunan Peraturan Kepala Daerah adalah merupakan kesalahan fatal yang harus segera dihentikan, karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminisrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada Rabu, (17/3/2021), menyusul maraknya kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan media terkait syarat kontrak kerja sama media dan Pemda. Menurut Mandagi, UU Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf a secara tegas menyebutkan, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Dan pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

“Dengan demikian, setiap keputusan atau kebijakan pemerintah yang menggunakan atau mencantumkan Peraturan Dewan Pers sebagai salah satu dasar keputusan atau kebijakan pemerintah akan menjadi cacat hukum karena Peraturan Dewan Pers bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak masuk dalam Lembaran Negara,” urainya.

Lebih lanjut dikatakan, Peraturan Dewan Pers itu di dalamnya mengatur tentang : Penanggungjawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama; dan Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi. Hal itu, menurut Mandagi, sagat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).

“Bagaimana mungkin pemerintah mewajibkan penanggungjawab media harus memiliki kompetensi wartawan utama yang diperoleh dari kegiatan illegal dan menyalahi peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menyusun peraturan dan kebijakan. Jika kebijakan atau peratiran tersebut dipaksakan maka justeru akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.

Atas dasar itu juga, Mandagi mengungkapkan, pihaknya sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para Gubernur, Walikota, dan Bupati se Indonesia sebagai saran dan masukan agar setiap Kepala Daerah menghindari penggunaan atau pencantuman Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahaan Pers sebagai dasar dalam dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang/jasa publikasi, iklan reklame pada Media Cetak, Elektronik, dan Media Baru (Media Online).

Surat ini bisa digunakan oleh seluruh media yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan pemerintah daerah terkait kerja sama media yang mewajibkan verifikasi media DP dan pimred media harus memiliki kompetensi wartawan utama. “Silahkan surat dari DPP SPRI diteruskan atau diserahkan ke pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan kerja sama media menggunakan peraturan DP, agar nantinya tidak ada lagi kebijakan Pemerintah Daerah melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merugikan media,” imbuhnya. ***

website yang sama www.wajahbatam.co.id www.wajahbatam.tv

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %

Berita

Bersidang 66 Kali Selama 15,5 Bulan, Anton Permana Petinggi KAMI Divonis 10 Bulan

Published

on

By

0 0
Read Time:2 Minute, 51 Second

Wajahbatam.id | Jakarta – Suasana tegang namun adem melanda ruang utama sidang Pengadilan Jakarta Selatan hari ini. Karena, hari ini adalah tepat agenda pembacaan vonis terdakwa Anton Permana, Petinggi KAMI yang sudah berjalan 66 kali selama 15,5 bulan. Menurut Abdullah Alkatiri, ketua penasihat hukum, sidang pidana ini adalah paling lama selama Indonesia berdiri.

Suasana tegang namun adem dikarenakan, banyak hadir para tokoh nasional baik dari purnawirawan TNI, aktifis, ulama dan emak-emak. Tampak hadir Mayjen Sunarko, mantan Danjen Koppasus, Mayjen Herros Padupai juga Jendral Koppasus berserta jajarannya, Kolonel Sugeng Waras, Kapten Ruslan Buton, Ustad Alfian Tanjung, Hersubeno Arif, Radhar Tribaskoro, dan banyak lagi yang lainnya.

Sidang dimulai tepat pukul 10.00 WIB pagi. Ruangan yang hampir penuh sesak tetap tenang dan tertib hingga Majelis Hakim membacakan vonisnya secara bergantian.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Anton Permana dengan menggunakan dakwaan dari pasal 15 Peraturan Pidana nomor 1 tahun 1946. Serta mengabaikan dakwaan primer dari JPU pasal 14 (ayat) 1 dan 2. Alasan hakim menjatuhkan vonis bersalah adalah, “ Karena terdakwa Anton Permana dengan sadar dan terbukti membuat video yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat “.

Putusan vonis dari majelis Hakim ini ditanggapi dingin oleh ketua tim penasihat hukum Anton Permana. Karena, sudah mudah di tebak sejak awal akan disamakan dengan vonis pendahulu petinggi KAMI sebelumnya yang divonis juga sama-sama 10 bulan.

Abdullah Alkatiri mengatakan, “Kalaulah vonisnya juga akan sama, buat apa kita melakukan sidang berlama-lama seperti ini. Sehingga boleh dikatakan ini adalah sidang pidana terbanyak dan bisa dapat rekor MURI.” Jelas Alkatiri.

Selanjutnya, Abdullak Alkatiri menambahkan, “Yang menjadi catatan penting bagi kami penasihat hukum adalah dari awal sidang hingga sidang vonis, setiap dakwaan dan tuntutan dibacakan, tidak ada satu patah katapun atau satu kalimatpun yang bisa dinyatakan itu sebagai berita bohong atau berlebih-lebihan. Ini adalah fakta persidangan yang diabaikan. Ini sangat aneh bin ajaib.” Tegas Alkatiri yang namanya lagi melambung dalam dunia pengacara saat ini.

Begitu juga ketika dikonfirmasikan kepada Anton Permana mengenai tanggaannya atas putusan Hakim. “Kita akan hormati apapun putusan Hakim. Tapi yang jelas, saya mengenal sebuah prinsip hidup yang berbunyi ; Kebenaran bisa disalahkan (dalam satu masa sementara), tetapi kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Dan semua kita pasti juga paham bahwa kasus yang menimpa saya saat ini tidak lebih dari bentuk arogansi kekuasaan politik, yang ingin membungkam demokrasi di negeri ini. “ jelas Anton Permana yang ketika sidang menggunakan jas navy dan berkopiah hitam.

Ketika majelis Hakim menanyakan para pihak, apakah akan menerima atau banding atas putusan Hakim, baik ketua tim penasihat hukum dan JPU sama-sama menyatakan akan berpikir-pikir dahulu. Dan akhirnya sidang pun ditutup Majelis Hakim tepat pukul 12.50 WIB.

Anton Permana adalah seorang aktivis, penulis aktif, pengamat politik dan pertahanan (Militer) alumni Lemhannas PPRA LVIII tahun 2018. Anton Permana juga direktur lembaga kajian Tanhana Dharma Mangruva Institute yang didirikan oleh almarhum Jendral Purn Djoko Santoso mantan Panglima TNI.

Anton Permana ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020, dan dibebaskan atas penangguhan pada tanggal 27 Mei 2021 setelah ditahan di Rutan Mabes Polri.

Tulisan dan video Anton Permana terkenal sangat tajam, cerdas, dan memberi pencerahan kepada masyarakat luas. Namun di satu sisi dianggap mengancam dan mengganggu kepentingan penguasa hari ini. Sampai akhirnya Anton Permana ditangkap atas dua tuduhan videonya yang berjudul “TNI KU SAYANG, TNI KU MALANG “ serta video “DUKUNGAN MOGOK NASIONAL MENOLAK RUU CIPTAKER”. Dimana hal ini yang menjadi “gunjingan” kritis kelompok intelektual terhadap prilaku penegak hukum rezim hari ini. (Daniel)

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

LSP Pers Indonesia Bantah Edarkan Brosur UKW di Aceh

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Menyikapi beredarnya brosur pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di media sosial mengatasnamakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso membantah pihaknya terlibat atau telah memberi ijin pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut.

Sampai hari ini, kata Hoky sapaan akrabnya, LSP Pers Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan kepada lembaga atau pihak manapun untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW).

“Dari brosur yang beredar sudah jelas bukan dari LSP kami. Karena kami menggunakan penamaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW bukannya UKW,” tandas Hoky.

Meski begitu Hoky mengakui ada beberapa tokoh pers dan pimpinan organisasi pers yang menanyakan kepada pihaknya mengenai persyaratan tekhnis pelaksanaan SKW.

“Dan semua masih pada tahap pembicaraan dengan tim. Belum ada yang sudah masuk ke tahap pelaksanaan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, LSP Pers Indonesia memiliki aturan khusus untuk mengadakan kerja sama dengan lembaga atau organisasi pers untuk pelaksanaan SKW.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk menjalin kerja sama pelaksanaan SKW. LSP ini kan milik masyarakat pers Indonesia. Tapi mekanisme dan aturan tetap harus pula dijalankan,” terangnya.

Sebagai bagian dari sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional, LSP Pers Indonesia taat dan tunduk pada pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Kami sangat menghargai euforia teman-teman wartawan di daerah. Untuk itu kami siap memfasilitasi seluruh wartawan di Indonesia untuk ikut SKW melalui organisasi pers atau perusahaan pers. Jadi meskipun ada kerjasama, namun mekanisme penerbitan brosur dan besaran pembiayaan harus sesuai masing-masing Skema yang sudah di verifikasi BNSP, selain dari itu LSP Pers Indonesia dilarang mekalukan pelatihan, hanya melakukan SKW,” urainya.

Penegasan dan petunjuk tekhnis ini, tutup Hoky, disampaikan agar memudahkan wartawan mendapatkan pelayanan sertifikasi kompetensinya di LSP Pers Indonesia melalui organisasi pers dan perusahaan pers sebagai lokasi SKW.

Sebagai informasi, saat ini LSP Pers Indonesia masih dalam proses menyelesaikan pemberkasan pasca penyaksian langsung oleh tim BNSP mengenai pelaksanaan SKW. SK Lisensi bagi LSP Pers Indonesia sudah diserahkan BNSP namun Sertifikat Lisensi masih menunggu pemberkasan dokumen kegiatan Penyaksian SKW (Witness) rampung.

Sesudah Sertifikat Lisensi diterima LSP maka pelaksanaan SKW bisa dilakukan. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Dewan Pers Indonesia Tolak Penyelesaian Kasus Edy Gunakan UU Pers

Published

on

By

0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor.

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat ‘jin buang anak’ sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut.

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah ‘kuntilanak’ hingga ‘genderuwo’.

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut.

“Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan,” terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022).

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi.

“Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput,” ungkapnya.

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilalukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya.

“Peindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab,” ujarnya.

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik,” kata dia menyarankan.

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian.

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers.

“Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah,” pinta Gusti.

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Trending