Connect with us

Nasional

Ketua DPP AWPI: Dewan PERS Tidak Berhak Verifikasi Media Dan Wartawan

Published

on

0 0
Read Time:1 Minute, 36 Second

Jakarta – WAJAHBATAM.ID | Dengan beredarnya Video lama alias lumutan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang dengan sengaja menyebarkan Video yang sudah kadaluarsa terkait Video yang menurut Dewan PERS. Media Harus Di Verifikasi. Sementara Media Tersebut Sudah Berbadan Hukum dan terdaftar di Kemenkuham RI.

Ketua DPP Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Ir Dedy Nadianto MMfg Tegaskan Kepada Wartawan dan anggotanya yang tergabung di AWPI. “Bahwa dewan Pers tidak punya kewenangan dan tidak punya hak memverifikasi media juga wartawan. Dewan PERS bukan Lembaga negara, ”tuturnya saat Usai menyerahkan SK Kepengurusan di Jabar.Minggu 7/3/21 sore tadi.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta kala itu. UU 40 tahun 1999 tentang Pers. diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta dan resmi di sahkan Oleh Negara Republik Indonesia RI.,,,Dan Bukan Dewan Pers.

Nadianto katakan”bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting guna menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta demokratis.

Lanjut Ketua yang biasa disapa Bapak Ketum ini jelaskan,”bahwa menurut UU 40 tahun 1999 tentang Pers adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun dan tahun 1999 Nomor 166. Dijeaskan Atas UU 40 tahun 1999 tentang Pers, itu ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.Maka dia katakan sesuai fungsi dan tugas DP tidak punya Hak untuk Memverifikasi Media dan wartawan.sesuai UU Dewan PERS: Pasal 15/No 40 tahun 1999 “tegasnya.(*/) Tim

Berita yang sama

Tegas : Ketua DPP AWPI Pusat Dewan PERS Tidak Punya Wewenang Verifikasi Media Dan Wartawan

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Advertisement
Click to comment

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Batam

LSP Pers Indonesia Bantah Edarkan Brosur UKW di Aceh

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Menyikapi beredarnya brosur pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di media sosial mengatasnamakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso membantah pihaknya terlibat atau telah memberi ijin pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut.

Sampai hari ini, kata Hoky sapaan akrabnya, LSP Pers Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan kepada lembaga atau pihak manapun untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW).

“Dari brosur yang beredar sudah jelas bukan dari LSP kami. Karena kami menggunakan penamaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW bukannya UKW,” tandas Hoky.

Meski begitu Hoky mengakui ada beberapa tokoh pers dan pimpinan organisasi pers yang menanyakan kepada pihaknya mengenai persyaratan tekhnis pelaksanaan SKW.

“Dan semua masih pada tahap pembicaraan dengan tim. Belum ada yang sudah masuk ke tahap pelaksanaan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, LSP Pers Indonesia memiliki aturan khusus untuk mengadakan kerja sama dengan lembaga atau organisasi pers untuk pelaksanaan SKW.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk menjalin kerja sama pelaksanaan SKW. LSP ini kan milik masyarakat pers Indonesia. Tapi mekanisme dan aturan tetap harus pula dijalankan,” terangnya.

Sebagai bagian dari sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional, LSP Pers Indonesia taat dan tunduk pada pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Kami sangat menghargai euforia teman-teman wartawan di daerah. Untuk itu kami siap memfasilitasi seluruh wartawan di Indonesia untuk ikut SKW melalui organisasi pers atau perusahaan pers. Jadi meskipun ada kerjasama, namun mekanisme penerbitan brosur dan besaran pembiayaan harus sesuai masing-masing Skema yang sudah di verifikasi BNSP, selain dari itu LSP Pers Indonesia dilarang mekalukan pelatihan, hanya melakukan SKW,” urainya.

Penegasan dan petunjuk tekhnis ini, tutup Hoky, disampaikan agar memudahkan wartawan mendapatkan pelayanan sertifikasi kompetensinya di LSP Pers Indonesia melalui organisasi pers dan perusahaan pers sebagai lokasi SKW.

Sebagai informasi, saat ini LSP Pers Indonesia masih dalam proses menyelesaikan pemberkasan pasca penyaksian langsung oleh tim BNSP mengenai pelaksanaan SKW. SK Lisensi bagi LSP Pers Indonesia sudah diserahkan BNSP namun Sertifikat Lisensi masih menunggu pemberkasan dokumen kegiatan Penyaksian SKW (Witness) rampung.

Sesudah Sertifikat Lisensi diterima LSP maka pelaksanaan SKW bisa dilakukan. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Dewan Pers Indonesia Tolak Penyelesaian Kasus Edy Gunakan UU Pers

Published

on

By

0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor.

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat ‘jin buang anak’ sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut.

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah ‘kuntilanak’ hingga ‘genderuwo’.

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut.

“Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan,” terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022).

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi.

“Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput,” ungkapnya.

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilalukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya.

“Peindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab,” ujarnya.

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik,” kata dia menyarankan.

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian.

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers.

“Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah,” pinta Gusti.

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Ketua PW SEMMI Kepri Akan Dilaporkan Pencemaran Nama Baik Oleh 11 LSM dan Ormas Batam

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 25 Second

WAJAH BATAM |BATAM – Pernyataan Zainul Sofyan Nst, ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI Kepri) tentang Penobatan Walikota Terjahat se Indonesia menimbulkan polemik dikalangan masyarakat yang ingin Batam tidak dijadikan sebagai topik kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Pernyataan ini disampaikan oleh beberapa tokoh Aktifis kota Batam yang dijumpai di bilangan Pasar Botania 2 Batam Kota setelah terbitnya berita disebuah media online kota Batam, Minggu 30/1/2022.

Dalam pernyataannya, Sofyan mengangkat isu Tarif Parkir saat Pandemi Covid-19 dan menobatkan Walikota Batam sebagai Walikota Terjahat se-Indonesia dan mengusik pihak masyarakat yang menginginkan Batam terus berbenah dan jangan sampai mempengaruhi investasi yang telah dan akan masuk untuk kemajuan kota Batam, demikian Jerry.M Ketua Div LSM FKPN Kota Batam.

Pada kesempatan yang sama, Eundang Soujana Ketua Gerdayak (Gerakan Pemuda Dayak) Kepri menyikapi penobatan tersebut tidak relevan, dan menilai sebagai kalangan intelektual muda harusnya bijak membuat pernyataan disamping itu disaat Batam berbenah, hendaknya kesampingkan hal-hal yang dapat mengganggu pembangunan Batam disaat pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. “Bijaklah dalam mempublis sebuah pernyataan”, ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ainul Yaqin Ketum Harimau Sumatera, sangat menyesalkan pernyataan tersebut. Hendaknya sebagai mahasiswa lebih hati-hati dan berfikir akademis. Ainul bersama beberapa perwakilan LSM dan Ormas juga meminta Sofyan mengklarifikasi serta meminta maaf secara terbuka. “Kami mengharap dapat tabayun untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebelum kami melanjutkan ke ranah hukum dalam mencari kebenaran dari arti penobatan “Walikota ter-Jahat” tersebut.

Dari hasil pertemuan beberapa tokoh LSM dan Ormas tersebut, Ketua PW SWMMI Kepri juga diminta memberikan dasar-dasar penilaian yang diberikan atas penobatan tersebut, dan sangat penting disampaikan penilaian tersebut berdasarkan apa, pakai metide apa dan target sample dari audiens nya siapa. Ini juga harus diberikan data berdasarkan dokumen pendukung.

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Trending