Connect with us

Berita Utama

Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos

Published

on

0 0
Read Time:3 Minute, 46 Second

WAJAHBATAM.ID- Batam-14/03/2018 – Pelantikan Komisi Penyiaran Daerah Kepri disinyalir ada permainan politik antara DPRD Kepri dwngan Pemerintah Propinsi Kepri yaitu dengan menentukan Komisioner-komisioner tidak mengindahkan PKPI No. 01/P/KPI/07/2014 pasal 25 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana rilis yang masuk ke media ini pada tanggal 13/03/2018 pikul 21.00 WIB dibawah ini.
Dua Dari Tujuh Nama Anggota KPID Kepri Dipaksakan Lolos
Proses seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tanpa ada keterbukaan, terutama dalam proses usulan penetapan tujuh nama komisioner oleh DPRD Kepri dan pelantikan tujuh anggota KPID Kepri oleh Gubernur. Pasalnya gubernur kepri tidak mengumumkan informasi komisioner yang lolos berdasarkan rangking dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD kepri kepada publik. Awak media hanya mengetahui tujuh nama yang lolos lewat bocoran dari instansi pemprov dan tidak diumumkan secara resmi. Masyarakat hanya tahu nama-nama yang lolos satu hari menjelan pelantikan. Maka timbul pertanyaan, kenapa pemerintah provinsi kepri dibawa gubernur Nurdin Basirun menyembunyikan proses penetapan dan pelantikan komisioner KPID Kepri Periode 2018 – 2021.

Selain itu, penetapan tujuh nama anggota KPID Kepri begitu sangat lama, tidak sesuai dengan perintah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 26 ayat (2), Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan. Padahal fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon KPID dilakukan pada tanggal 23-24 Oktober oleh DPRD Kepri.
Mestinya pada bulan november atau desember 2017, penetapan tujuh nama anggota KPID sudah selesai. Tapi faktanya berlarut sampai bulan februari – maret 2018. Maka publik memepertanyakan kinerja dari perwakilan rakyat (DPRD) Kepri dibawa kepemimpinan Jumaga Nadeak, kenapa proses penetapan tujuh nama anggota KPID berlarut larut.
Dengan tindakan gubernur kepri yang tertutup dan terlambatnya proses usulan penetapan tujuh anggota KPID kepri oleh Ketua DPRD, tentu masyarakat kepri menaruh curiga bahwa dalam penetapan tujuh nama sudah diluar dari hasil rangking fit and proper test. Dan publik mengindikasikan bahwa dari tujuh nama yang lolos KPID Kepri ada dua nama yang tidak masuk dalam tujuh besar yang direkomendasikan DPRD Kepri. Sebab dari informasi yang tersebar di media, bahwa DPRD kepri sudah merekomendasikan 9 nama calon KPID Kepri kepada gubernur pada tanggal 26 oktober 2017 dengan surat DPRD kepri nomor : 73/162/Kom.III/X/2017 (dimuat pada media Batamtoday.com) pada Selasa | 27-02-2018 | 16:38 WIB.
Urutan nama yang diusulkan DPRD kepri itu sudah sesuai hasil rangking fit and proper test komisi III DPRD Kepri. Sebagai mana ungkapan ketua DPRD kepri Jumaga Nadeak di Media Batam Pos, dengan judul: Keputusan DPRD Kepri Keliru, diposting pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 11:59 WIB.
Pada pemberitaan batam pos dengan judul; Seleksi KPID Dituding Nepotisme, diposting pada senin 5 februari 2018 pukul 09: 43 WIB. Tarik ulurnya penetapan tujuh komisioner Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kepri oleh DPRD Kepri menuai kritik dari Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka. Endri menduga, keputusan seleksi sarat dengan nepotisme.
“Ada sesuatu yang janggal tentunya. Karena tahapan seleksinya sudah rampung berbulan-bulan. Tetapi kenapa DPRD Kepri tak kunjung menyampaikan tujuh nama ke Gubernur,” ujar Endri menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.
Menurut Endri, situasi yang terjadi sekarang ini sangat disayangkan. Ditegaskannya, jika DPRD Kepri membuat keputusan mengarah pada kepentingan politiknya, maka lembaga yang bertugas sebagai pengawasan penyiaran tersebut tidak akan bisa bekerja secara independen dan transparan. Masih kata Endri, beberapa waktu lalu, dirinya sudah mendapat kabar DPRD Kepri sudah menyerahkan sembilan nama ke Gubernur.
Masih di Media Batam Pos, proses penetapan tujuh nama jelas tidak sesuai hasil rangking fit and propertes. Seperti yang dimuat Batam pos pada Rabu, 28 Feb 2018 – 15:08 WIB, dengan judul : DPRD Rombak Hasil Seleksi KPID.
Dengan demikian jelas bahwa dua nama Anggota KPID Kepri yang dilantik oleh Gubernur Kepri pada hari kami 8 Maret 2018 tidak sesuai dengan sistem rangking. Dan melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, pasal 25 :
(1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking).
(2) Ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan.
Diketahui hasil rangking fit and proper test nama nomor urut 1 dan 5 tidak masuk dalam 7 komisioner KPID Kepri terpilih. Sedangkan nomor 8 dan 9 masuk dalam 7 anggota KPID Kepri. Maka jelas bahwa komisioner KPID sekarang inkonstitusional dan gubernur maupun DPRD Kepri Harus menetapkan tujuh Anggota KPID Kepri sesuai rangking berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Mahayuddin)

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %

Batam

LSP Pers Indonesia Bantah Edarkan Brosur UKW di Aceh

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Menyikapi beredarnya brosur pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di media sosial mengatasnamakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso membantah pihaknya terlibat atau telah memberi ijin pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut.

Sampai hari ini, kata Hoky sapaan akrabnya, LSP Pers Indonesia tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan kepada lembaga atau pihak manapun untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW).

“Dari brosur yang beredar sudah jelas bukan dari LSP kami. Karena kami menggunakan penamaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW bukannya UKW,” tandas Hoky.

Meski begitu Hoky mengakui ada beberapa tokoh pers dan pimpinan organisasi pers yang menanyakan kepada pihaknya mengenai persyaratan tekhnis pelaksanaan SKW.

“Dan semua masih pada tahap pembicaraan dengan tim. Belum ada yang sudah masuk ke tahap pelaksanaan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, LSP Pers Indonesia memiliki aturan khusus untuk mengadakan kerja sama dengan lembaga atau organisasi pers untuk pelaksanaan SKW.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk menjalin kerja sama pelaksanaan SKW. LSP ini kan milik masyarakat pers Indonesia. Tapi mekanisme dan aturan tetap harus pula dijalankan,” terangnya.

Sebagai bagian dari sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional, LSP Pers Indonesia taat dan tunduk pada pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.

“Kami sangat menghargai euforia teman-teman wartawan di daerah. Untuk itu kami siap memfasilitasi seluruh wartawan di Indonesia untuk ikut SKW melalui organisasi pers atau perusahaan pers. Jadi meskipun ada kerjasama, namun mekanisme penerbitan brosur dan besaran pembiayaan harus sesuai masing-masing Skema yang sudah di verifikasi BNSP, selain dari itu LSP Pers Indonesia dilarang mekalukan pelatihan, hanya melakukan SKW,” urainya.

Penegasan dan petunjuk tekhnis ini, tutup Hoky, disampaikan agar memudahkan wartawan mendapatkan pelayanan sertifikasi kompetensinya di LSP Pers Indonesia melalui organisasi pers dan perusahaan pers sebagai lokasi SKW.

Sebagai informasi, saat ini LSP Pers Indonesia masih dalam proses menyelesaikan pemberkasan pasca penyaksian langsung oleh tim BNSP mengenai pelaksanaan SKW. SK Lisensi bagi LSP Pers Indonesia sudah diserahkan BNSP namun Sertifikat Lisensi masih menunggu pemberkasan dokumen kegiatan Penyaksian SKW (Witness) rampung.

Sesudah Sertifikat Lisensi diterima LSP maka pelaksanaan SKW bisa dilakukan. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Dewan Pers Indonesia Tolak Penyelesaian Kasus Edy Gunakan UU Pers

Published

on

By

0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

WAJAH BATAM | JAKARTA – Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor.

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat ‘jin buang anak’ sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut.

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah ‘kuntilanak’ hingga ‘genderuwo’.

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut.

“Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan,” terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022).

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik.

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi.

“Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput,” ungkapnya.

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilalukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya.

“Peindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab,” ujarnya.

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik,” kata dia menyarankan.

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian.

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers.

“Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah,” pinta Gusti.

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. *

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Batam

Ketua PW SEMMI Kepri Akan Dilaporkan Pencemaran Nama Baik Oleh 11 LSM dan Ormas Batam

Published

on

By

0 0
Read Time:1 Minute, 25 Second

WAJAH BATAM |BATAM – Pernyataan Zainul Sofyan Nst, ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI Kepri) tentang Penobatan Walikota Terjahat se Indonesia menimbulkan polemik dikalangan masyarakat yang ingin Batam tidak dijadikan sebagai topik kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Pernyataan ini disampaikan oleh beberapa tokoh Aktifis kota Batam yang dijumpai di bilangan Pasar Botania 2 Batam Kota setelah terbitnya berita disebuah media online kota Batam, Minggu 30/1/2022.

Dalam pernyataannya, Sofyan mengangkat isu Tarif Parkir saat Pandemi Covid-19 dan menobatkan Walikota Batam sebagai Walikota Terjahat se-Indonesia dan mengusik pihak masyarakat yang menginginkan Batam terus berbenah dan jangan sampai mempengaruhi investasi yang telah dan akan masuk untuk kemajuan kota Batam, demikian Jerry.M Ketua Div LSM FKPN Kota Batam.

Pada kesempatan yang sama, Eundang Soujana Ketua Gerdayak (Gerakan Pemuda Dayak) Kepri menyikapi penobatan tersebut tidak relevan, dan menilai sebagai kalangan intelektual muda harusnya bijak membuat pernyataan disamping itu disaat Batam berbenah, hendaknya kesampingkan hal-hal yang dapat mengganggu pembangunan Batam disaat pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. “Bijaklah dalam mempublis sebuah pernyataan”, ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ainul Yaqin Ketum Harimau Sumatera, sangat menyesalkan pernyataan tersebut. Hendaknya sebagai mahasiswa lebih hati-hati dan berfikir akademis. Ainul bersama beberapa perwakilan LSM dan Ormas juga meminta Sofyan mengklarifikasi serta meminta maaf secara terbuka. “Kami mengharap dapat tabayun untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebelum kami melanjutkan ke ranah hukum dalam mencari kebenaran dari arti penobatan “Walikota ter-Jahat” tersebut.

Dari hasil pertemuan beberapa tokoh LSM dan Ormas tersebut, Ketua PW SWMMI Kepri juga diminta memberikan dasar-dasar penilaian yang diberikan atas penobatan tersebut, dan sangat penting disampaikan penilaian tersebut berdasarkan apa, pakai metide apa dan target sample dari audiens nya siapa. Ini juga harus diberikan data berdasarkan dokumen pendukung.

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Continue Reading

Trending