WAJAHBATAM.ID – Batam – 26/03/2018 Hebohnya pencemaran perairan dan juga lingkungan hidup yang banyak terjadi di Kota Batam akhir-akhir ini membuat kalangan mahasiswa merasa gerah dan kecewa dengan kinerja pemerintahan di Kota Batam ini sehingga PMII dan BEM Ibnu Sina Batam susun rencana untuk adakan aksi demo jika Pemko Batam tidak serius dan terus berpangku tangan.
Hal ini disampaikan Abdul Aziz Ketua PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ) dan Habibie Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa / BEM Ibnu Sina Batam saat pertemuan dengan Allan Suharsad sebagai Presiden WB di Green Land, Sabtu 25 Maret 2018 lalu.
Dalam pertemuan tersebut sebelumnya BEM dan PMII berencana akan mengadakan kerjasama dengan WB dalam membangun sebuah komunikasi aktif dengan menyusun kembali kegiatan-kegiatan seperti wadah Dialog Interaktif yang pernah berjalan dan akan melibatkan para stakeholder di Kota Batam khususnya dengan mengangkat isyu terkini yang tujuannya ikut serta membangun Batam kearah yang diinginkan masyarakat Batam.
Isyu sentral terkini yang sangat meresahkan adalah penanganan masalah limbah-limbah yang terkesan kurang disikapi serius oleh Pemko Batam dan ini dianggap sangat penting mengingat Batam sedang merias wajahnya menuju kepariwisataan serta menimbang harga sebuah negeri dari kesewenangan negara tetangga dengan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, demikian Abdul Aziz menyampaikan kekecewaannya pada media ini.
Hal senada juga dibenarkan oleh Habibie dimana Kepri secara umum dan Batam khususnya bahwa yang terjadi di daerah Nongsa dan Tanjung Pinggir penuh dengan limbah atau oli yang membuat pecemaran lingkungan hidup. Hal ini dapat mengakibatkan terumbu karang , ikan serta biota laut kita akan musnah. Dan dalam hal ini Habibie menilai beberapa orang yang tidak bertanggung jawab sengaja membuangnya dari kapal tangker bendera asing yang melanggar aturan Internasional tentang perbatasan.
Foto: Kplhi Kepri
“Saya sebagai Presiden Mahasiswa Ibnu Sina Batam sangat kecewa terhadap peran pemerintah terkait tidak ada pengawasan dan sistem keamanan di daerah yg sudah dicemari lingkungannya, ini tak bisa dibiarkan berlarut larut. Hendaknya Dinas terkait (DLH) atau instansi yg berhubungan dengan lingkungan hidup mencegah dan cepat mengatasi masalah limbah ini, bukan hanya berpangku tangan dengan tetap menikmati gaji yang dibayarkan rakyat pada mereka. Untuk hal ini sebagai Mahasiswa kami akan melakukan demo jika hal ini tidak diindahkan”, lanjut Habibie dengan tegas. (wb212)
About Author
