Terhubung dengan kami
BP BATAM LMS

Nasional

Minta Dikritik dan Revisi UU ITE, Ketua DPI Tantang Presiden Tegakan Kemerdekaan Pers

Diterbitkan

pada

Dewan Pers Indonesia

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara mengejutkan meminta pemerintahannya dikritik. Permintaan itu pun menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Tak lama berselang, Presiden Jokowi kembali membuat pernyataan yang menggemparkan seantero penjuru tanah air. Secara tegas Presiden Jokowi meminta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE itu direvisi jika tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Pernyataan Presiden itu disampaikannya menyusul maraknya aksi saling lapor ke polisi yang menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukumnya.

Selanjutnya …

Minta Dikritik dan Revisi UU ITE, Ketua DPI Tantang Presiden Tegakan Kemerdekaan Pers

About Author

Nasional

Miftah Maulana Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden Pasca Kontroversi

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta, WAJAH BATAM – Miftah Maulana Habiburrahman, yang dikenal sebagai Gus Miftah, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).

“Hari ini, dengan segala kerendahan hati, ketulusan, dan penuh kesadaran, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah.

Dilansir dari media cnbcindonesia, Pengunduran diri tersebut menyusul badai kritik yang menerpanya setelah video dirinya mengolok-olok seorang pedagang es teh viral di media sosial. Dalam video itu, Miftah terlihat berbicara kasar kepada Sonaji, seorang pedagang yang hadir di tabligh akbar. Publik mengecam tindakannya, menyebutnya tidak mencerminkan sosok seorang tokoh agama yang seharusnya menjaga toleransi dan martabat kemanusiaan.

Netizen bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot jabatan Miftah. Seorang aktivis perempuan, Kalis Mardiasih, mengungkapkan kritik pedas di media sosial, “Tidak pantas manusia yang merendahkan martabat orang lain diberi kekuasaan tinggi untuk mengurus isu toleransi. Digaji pakai APBN, tapi menghinakan rakyat yang menggaji.”

Dalam pernyataannya, Miftah menegaskan bahwa keputusan mundur tersebut diambil atas kesadaran pribadi, bukan karena tekanan dari pihak manapun. “Keputusan ini saya ambil bukan karena permintaan siapa pun, tetapi karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” jelasnya.

Kontroversi ini menjadi sorotan nasional, menimbulkan perbincangan luas tentang pentingnya perilaku pejabat publik dalam mencerminkan nilai-nilai moral dan toleransi. Hingga berita ini diturunkan, Presiden Prabowo belum memberikan pernyataan resmi terkait pengunduran diri tersebut.

Warga berharap keputusan ini menjadi pembelajaran bagi pejabat publik lainnya agar lebih menjaga etika dalam setiap tindak-tanduknya, terutama saat berhadapan langsung dengan masyarakat.

Gambar: cnbcindonesia.com

About Author

Lanjutkan Membaca

Nasional

LU-UKW UPN Veteran Yogyakarta Menguji 19 Wartawan Perbatasan di Nunukan Kaltara

Diterbitkan

pada

Oleh

NUNUKAN – Lembaga Uji Kompetensi Wartawan UPN (Universitas Pembangunan Nasional) ‘Veteran’ Yogyakarta (LU-UKW UPNV Yogyakarta) kembali menguji para wartawan di perbatasan. Kali ini, difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara), LU-UKW UPNV Yogyakarta menguji 19 orang wartawan perbatasan di Nunukan Kaltara, Rabu-Kamis, 6-7 November 2024.

UKW yang digelar di Kantor Kabupaten Nunukan itu diikuti oleh 19 orang wartawan dari Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah Malaysia. Mereka inilah para peserta UKW Nunukan Angkatan Pertama. Bersamaan dengan kegiatan UKW juga dilaksanakan workshop tentang Government Media Relation yang diikuti oleh Humas SKPD di Nunukan.

Pembicaranya, dosen Ilmu Komunikasi Fisip UPNVY Dr. Susilastuti DN, M.Si. Workshop dimaksudkan untuk menyamakan persepsi pentingnya keberadaan wartawan yaitu untuk memberikan informasi yang berkecukupan kepada publik. Dalam kesempatan itu juga dipaparkan mekanisme yang bisa ditempuh bila ada sengketa terkait karya jurnalistik wartawan.

“Hari ini, kami bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, yang telah dipercaya Dewan Pers untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan tingkat nasional. Uji Kompetensi Wartawan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan wartawan sebagai mitra pemerintah daerah,” ujar Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM, PhD dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Nunukan, Abdul Munir.

Harapannya, lanjut Abdul Munir, setelah mengikuti uji kompetensi ini, seluruh wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik di Kabupaten Nunukan dapat memahami kode etik jurnalistik dengan baik, sehingga mereka menjadi wartawan profesional, handal, dan dapat dipercaya, serta mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

“Uji kompetensi ini sangat penting, karena kenyataannya, euforia atas keterbukaan informasi yang ada saat ini justru sedikit demi sedikit mengikis etos kerja dan kualitas wartawan. Banyak wartawan yang mulai jarang melakukan liputan langsung, observasi, dan investigasi. Mereka lebih mengandalkan siaran pers atau menyalin berita dari media lain, sehingga kualitas karyanya belum mencapai harapan,” papar Bupati Nunukan.

Bupati Hj. Asmin Laura Hafid juga menyinggung hubungan antara pemerintah dan wartawan yang dinilainya sangatlah penting. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi, membutuhkan, dan menguntungkan satu sama lain. Pemerintah membutuhkan wartawan untuk mempublikasikan program, capaian, dan keberhasilan kepada masyarakat, sementara wartawan membutuhkan pemerintah sebagai salah satu sumber informasi yang penting.

“Hubungan antara pemerintah dan wartawan ini sering mengalami pasang surut—kadang harmonis, namun kadang terjadi perbedaan pendapat. Namun, saya percaya, selama komitmen keduanya sama, yaitu untuk menyuarakan kebenaran dan membela kepentingan masyarakat, media dan pemerintah akan selalu menemukan titik temu,” paparnya.

Jika terjadi perbedaan pandangan atau bahkan konflik antara pemerintah dan media, biasanya hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman kedua pihak atas hak dan kewajibannya masing-masing. Akibatnya, baik pemerintah maupun media sering kali mempertahankan egonya, sehingga terjadilah gesekan yang tidak produktif.

Kemudian, Bupati Nunukan itu menutup sambutannya dengan dua buah pantun ini:

Luasnya tanah harus diukur,
Kalau salah bisa babak belur,
Wartawan dan pemerintah harus akur,
Jangan sampai tidak saling tegur.

Ada wartawan sedang liputan,
Meliput proyek pembangunan jembatan,
Meskipun pemerintah dan media adalah teman,
Namun kualitas liputan jangan sampai diabaikan.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Setkab Nunukan, Joned S.Hut M.AP mengatakan, program UKW bagi para wartawan Nunukan ini digelar bersamaan dengan Workshop Government Media Relation, yang diikuti oleh utusan bidang kehumasan instansi-instansi pemerintah maupun vertikal.

“UKW bagi jurnalis Nunukan, UKW ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan pelaku media,” tegas Joned.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Sedangkan workshop tujuannya adalah untuk membangun hubungan dan interaksi pemerintah daerah media massa, sehingga diharapkan terjadi ekosistem yang baik dan semakin profesional dalam hubungan antara pemerintah daerah dan pers.

Direktur LU-UKW UPNV Yogyakarta DR. Susilastuti DN menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Nunukan yang memiliki perhatian dan komitmen yang kuat untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi dan wawasan wartawan di perbatasan ini. Sebab, wartawan adalah mitra strategis pemerintah untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara.

“Apalagi, bagi para wartawan yang bertugas di wilayah perbatasan, wawasan dan kompetensi menjadi sangatlah penting. Karena dengan begitu, para wartawan perbatasan ini dapat membaca berbagai potensi ancaman dan gangguan keamanan untuk dapat segera dituangkan dalam karya jurnalistik mereka,” papar Susilastuti yang juga Ahli Pers Dewan Pers itu.

Selain itu, Dewan Redaksi J5NEWSROOM.COM itu juga mengapresiasi semangat para wartawan perbatasan dalam mengikuti seluruh proses kegiatan UKW. Mulai dari Pra-UKW yang digelar di Kantor Pemkab Nunukan pada hari Selasa, 5 November 2024, sampai dengan kegiatan UKW selama dua hari.

“Wartawan Nunukan luar biasa, semangat mereka untuk menyerap ilmu dan materi pemaparan UKW tidak menurun dari mulai pembukaan sampai akhir. Semoga, ini menjadi bekal yang baik bagi kemajuan pers di Kabupaten Nunukan ke depan,” harap dosen UPN Veteran Yogyakarta itu mengakhiri.

About Author

Lanjutkan Membaca

Jakarta

Skandal Jet Pribadi Anak Presiden Goyahkan Citra Kesederhanaan Jokowi

Diterbitkan

pada

Oleh

Jakarta, 21 Oktober 2024 – Skandal terbaru yang melibatkan putra Presiden Joko Widodo telah mengguncang opini publik setelah laporan media menunjukkan penggunaan jet pribadi oleh Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden. Skandal ini mencederai citra kesederhanaan yang selama ini dibangun oleh Jokowi selama menjabat sebagai pemimpin Indonesia.

Pada Minggu lalu, Presiden Joko Widodo resmi mundur dari jabatan presiden setelah mengakhiri masa pemerintahannya yang kedua. Namun, di tengah transisi kekuasaan, muncul kontroversi yang menyeret nama keluarganya, terutama putranya, Gibran, yang diduga melakukan perjalanan dengan fasilitas mewah, yaitu jet pribadi. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh Forum News Network (FNN), yang menyoroti bagaimana kejadian ini menjadi pukulan besar bagi citra “pemimpin rakyat biasa” yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi.

Bagi banyak pihak, penggunaan jet pribadi ini dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana yang selalu menjadi bagian dari citra Jokowi sebagai “pemimpin dari rakyat” sejak pertama kali memegang tampuk kekuasaan. Selama bertahun-tahun, Jokowi dikenal karena penampilannya yang sederhana dan caranya yang merakyat dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, dengan munculnya berita ini, publik mulai mempertanyakan komitmen keluarga Jokowi terhadap nilai-nilai kesederhanaan yang selama ini mereka gaungkan.

Dalam sudut pandang publik, isu ini bukan hanya tentang penggunaan fasilitas mewah, melainkan juga tentang nilai moral dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Di tengah situasi ekonomi yang masih menantang, tindakan seperti ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap rakyat yang sedang berjuang menghadapi berbagai kesulitan.

Opini publik terpecah terkait skandal ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa sebagai anak seorang presiden, Gibran harus berhati-hati dalam menjaga citra keluarganya, terutama setelah masa jabatan Jokowi berakhir. Namun, ada juga yang menganggap bahwa sebagai individu dewasa dan mandiri, Gibran berhak menentukan gaya hidupnya sendiri tanpa terus-menerus berada di bawah bayang-bayang ayahnya.

Terlepas dari perdebatan tersebut, skandal ini tanpa diragukan lagi menjadi tantangan besar bagi citra keluarga Jokowi yang telah lama diidentikkan dengan kesederhanaan dan gaya hidup bersahaja. Apakah ini hanya angin lalu atau akan berdampak lebih jauh terhadap reputasi keluarga Jokowi, hanya waktu yang bisa menjawab. (Al)

Keterangan gambar: The New York Times

About Author

Lanjutkan Membaca

Trending

PT. Wajah Batam Media Grup © 2017-2021